Cabuli 19 Siswanya, Guru SMK Ini Diganjar 9 Tahun

Kabarpolitik.com, LAMONGAN — Ahmad Gunawan, 47, guru salah satu SMK di Lamongan, yang dilaporkan melakukan pelecehan terhadap siswanya akhirnya dinyatakan bersalah. Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Lamongan kemarin (12/6) menjatuhkan vonis penjara 9 tahun dan denda Rp60 juta subsider satu bulan kurungan.

Vonis majelis hakim yang diketuai, Nova Flory Bunda didampingi anggotanya M Aunur Rofiq dan Agusty Hadi Widarto, itu lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Windhu Sugiarto dan Andhika Nugraha Triputra.

Pada sidang sebelumnya, JPU menuntut Gunawan 14 tahun penjara dan denda Rp 60juta subsider dua bulan kurungan.

Dalam amar putusannya, majelis hakim memertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Hal yang memberatkan bagi Gunawan di antaranya, sebagai guru, terdakwa tidak memberi tauladan yang baik. Dia malah melakukan perbuatan cabul terhadap 19 muridnya.

Lolos ke Senayan, Kiprah Caleg Perempuan Dinanti

Perbuatan yang dilakukan terdakwa juga dinilai menyebabkan trauma, sehingga timbul penyimpangan sosial terhadap korban. Selain itu, selama persidangan terdakwa dinilai terus berkelit serta tidak menyesali perbuatannya.

Sementara hal yang meringankan,terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.‘’Terdakwa Ahmad Gunawan telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 82 ayat dua junctopasal 76E UU RI Nomor 35 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tentang perlindungan anak juncto pasal 65 ayat dua KUHP,’’ kata hakimdi ruang sidang Candra PN Lamongan.

Usai membacakan putusan, majelis hakim memberi kesempatan terdakwa untuk menanggapi apakah menerima, banding, atau pikir-pikir dalam tempo tujuh hari. Tanpa berkonsultasi dengan dua penasihat hukumnya (PH), Gunawan memilih pikir-pikir. “Pikir-pikir Yang Mulia,’’ ujarnya dengan mantap. JPU juga menyatakan pikir-pikir atas vonis tersebut.

Ekonomi Jadi Prioritas, Jokowi Minta Masukan Pengusaha

Sebelum sidang ditutup, Parlindungan Sitorus, salah satu penasihat hukum Gunawan, menyodorkan surat permohonan pembantaran yang dibuat Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Lamongan. Namun ditolak majelis hakim. “Mana lampiran rekam mediknya? Kok tidak ada,’’ tanya hakim.

‘’Dokter di lapas sedang libur Lebaran, hanya ada perawat. Tapi surat ini ditandatangani oleh Kalapas,’’ jawab Parlin.

‘’Ini juga kelihatannya terdakwa sehat. Dokter rutan (rumah tahanan) biasanya akan berkoordinasi dengan kita jika ada pembantaran,’’ timpal hakim.

‘’Terdakwa memiliki riwayat penyakit batu ginjal Yang Mulia,’’ imbuh Parlin.

Fakta Sidang Dijadikan KPK Jerat Aktor Korupsi

Nova lalu menjelaskan prosedur pengajuan pembantaran penahanan bagi tahanan. Jika dokter lapas tidak sanggup menangani, maka nantinya dirujuk ke rumah sakit milik pemerintah. Hanya dokter di rumah sakit pelat merah yang berhak mengeluarkan rekam medik untuk dilampirkan dalam surat pengajuan pembantaran.

Selain menjatuhkan putusan pidana, hakim juga memerintahkan barang bukti untuk dikembalikan ke kepala SMK dan saksi korban. Di antaranya empat lembar BAP dari SMK, satu sarung biru, satu baju lengan pendek batik biru, satu celana dalam putih, dan satu HP Advan S5E NXT putih. (jp)

rn