Canangkan Kepatuhan Internal, Dirjenpas Tegaskan Tak Boleh Ada Rusuh Lagi

Kabarpolitik.com, BANDA ACEH— Senapas upaya percepatan revitalisasi pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) mencanangkan Gerakan Kepatuhan Internal untuk kalangan dalam Ditjenpas. Gerakan tersebut diresmikan  Direktur Jenderal Pemasyarakatan Sri Puguh Budi Utami di Lapas Kelas IIA Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam, tengah pekan ini.

Dalam prosesi peresmian tersebut Dirjenpas Utami mewanti-wanti agar peristiwa rusuh di Rumah Tahanan Sigli, Aceh, 3 Juni lalu, menjadi peristiwa terakhir dalam persoalan sejenis. “Kejadian di Rutan Sigli  harus menjadi peristiwa terakhir. Kalapas dan Karutan wajib melakukan deteksi dan pencegahan dini,” tegas Utami.

Pada 3 Juni lalu sempat terjadi kerusuhan di Rutan Sigli. Peristiwa mengamuknya warga binaan Rutan itu diduga berawal dari cek-cok antara petugas dan warga binaan akibat penyitaan dispenser penghuni. Dispenser itu sebelumnya dibagikan kepala Rutan untuk keperluan ibadah puasa para napi. Kerusuhan yang berujung pada aksi pembakaran Rutan itu segera bisa diatasi dengan tidak menimbulkan satu pun korban jiwa.

Menurut Utami, kepatuhan internal menjadi salah satu cara untuk melakukan penilaian tentang tingkat kepatuhan petugas dalam melaksanakan prosedur standard operasi (SOP) dalam layanan  dan tugas keamanan.  “Ketidakpatuhan pada SOP dan perilaku yang buruk terhadap para binaan dan tahanan itulah yang menjadi sumber permasalahan selama ini,” kata Utami.

Pencanangan gerakan tersebut ditandai dengan pemakaian rompi dan pembacaan ikrar bersama para petugas dan seluruh jajaran Ditjenpas yang hadir. “Saya harap ikrar ini tidak menjadi bacaan semata, namun dijadikan pedoman dan acuan agar hasil operasi kepatuhan internal dapat menjadi rekomendasi perbaikan bagi Kalapas dan Karutan,” ujar Utami.

Dirjenpas juga menekankan aparat Ditjenpas untuk senantiasa menjalin komunikasi yang efektif dengan warga binaan serta selalu memenuhi hak-hak mereka. “Saya ingatkan, kepuasan atas layanan terhadap WBP harus dipastikan benar-benar sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.

Dirjenpas sempat pula meresmikan Ruang Layanan Kunjungan serta meninjau kondisi dan kinerja Pabrik Roti ‘Kayna Labanda Bakery’, yang melibatkan peran serta para binaan Rutan dan selama ini beroperasi baik dan memuaskan.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir  kepala  Kantor Wilayah Kemenkumham Banda Aceh, kepala Divisi Pemasyarakatan Aceh, Sekretaris Daerah Aceh yang hadir mewakili Gubernur Aceh, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh serta jajaran TNI dan POLRI. (rls)

rn