Carut Marut Penanganan Covid-19, Politikus Demokrat: Mungkin Ada Agenda Lain, Pilpres 2024 Misalnya?

Kabarpolitik.com, JAKARTA– Sektor ekonomi menjadi bidang yang paling terpukul atas pandemi Covid-19. Beberapa negara sudah mengalami resesi ekonomi.rn

Demikian pun di Indonesia, pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan. Meski berbagai kebijakan dan program telah dibuat Presiden Joko Widodo bersama jajarannya.rn

Politisi Partai Demokrat, Syahrial Nasution bahkan menyebutkan kepincangan ekonomi akibat wabah Covid-19 tengah menuju kelumpuhan.rn

“Dampak dari pola penanganan, jadi corak pertumb ekonomi Indonesia ke depan. Tim ekonomi Presiden @jokowi terus berkutat pada besaran jumlah prioritas, tapi abai terhadao kecepatan dan ketepatan dari segala sisi,” tulisnya di akun Twitternya, Kamis (6/8/2020).rn

Saat ini, kata Syahrial, Indonesia menuju bulan keenam di masa ketidakpastian karena dampak Covid-19 terhadap ekonomi nasional.rn

“Kerangka capaian dasar isu kesehatan tidak terukur terhadap bidang sosial, keuangan, dan ekonomi secara umum. Bahkan sejak diumumkannya kasus pertama bulan Maret lalu, hingga kini jumlah penderita sudah melebihi angka 100 ribu orang,” jelasnya.rn

Presiden Jokowi bahkan mengeluarkan Perppu No.1/2020 yang disetujui DPR menjadi UU pada 12 Mei 2020 untuk menopang pemulihan ekonomi nasional. Aturan ini membebaskan pemerintah membuat kebijakan dampak wabah Covid-19. Juga dikeluarkan PP No. 23 untuk tahapan awal bantuan jaring pengaman sosial, kesehatan, UMKM, dan usaha lainnya.rn

“Perlu kepekaan nurani untnk harmonisasi pelaksanaan kebijakan sektor pemulihan kesehatan dan ekonomi. Jangan karena logika antibisnis, Menkeu/Ketua KSSK Sri Mulyani mau menang sendiri. Berlindung pada moral hazard. Karena terlambatnya saluran stimulus untuk rakyat juga termasuk moral hazard,” ungkapnya.rn(Fajar)rn