Connect with us

Nasional

Cerita Eks Napiter Terpapar Terorisme dan Aktivitasnya Kini Setelah Bertobat

Published

on

TANGERANG — Masalah Terorisme yang harus dicegah dan ditangani oleh pemerintah Indonesia. Selain pemerintah, eks napi teroris yang bertobat (narapidana teroris) berperan penting dalam memberikan informasi kepada masyarakat, agar tidak bersentuhan dengan ideologi terorisme.

Hal ini sampaikan oleh Hendro Fernando sebagai Sekretaris Jenderal Yayasan DeBintal, dalam acara Ngaji Kebangsaan Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme Majelis Ulama Indonesia (BPET-MUI) dengan tema “Optimalisasi Islam Wasathiyah dalam Mencegah Ekstremisme dan Terorisme” di Aula MUI Kota Tangerang, pada Kamis ( 17/11/2022)

Sebagai mantan napiter (narapidana terorisme), ia pun ceritakan awal terpapar (terorisme) pengajian Jamaah Ansharut Tauhid pada waktu itu di Bekasi di tahun 2012, hingga pada tahun 2013 mulai bersikap intoleran terhadap keluarga, dan teman-teman.

“Akhirnya terkoneksi di tahun 2014 sampai 2016 (pascabom Thamrin) di jaringan Jamaah Anshar Daulah, saya langsung diberikan tugas oleh Amir ISIS di Indonesia yang ada di Suriah. Itu ditugaskan untuk penggeseran pendanaan untuk mengakomodir pembelian senjata dari Filipina ke Indonesia yang saya kirim ke Poso, MIT (Mujahidin Indonesia Timur),” ujar dia.

Dia mengatakan titik balik pertama adalah ketika terjadi konflik internal di ISIS pada 2019. Kemudian mulai merevisi paham yang diyakininya, khususnya soal takfir. Akhirnya ia masuk Islam dan kembali berikrar setia kepada Indonesia Untuk Negara Kesatuan Republik.

Advertisement

“Saya bebas pada tahun 2020 akhir saya mendirikan sebuah Yayasan DeBintal eks napiter semua apa di Bekasi kita punya program ke lapas Lapas untuk merubah pemikiran-pemikiran mereka yang masih keras, sampai saat ini kita masih berjalan kita ke lapas Nusakambangan Lapas Gunung Sindur ke lapas Cipinang,” ujar dia.

Yayasan DeBintal semacam itu penting bagi bekas narapidana yang ingin berikrar setia kepada NKRI. Pasalnya, hingga saat ini banyak teman mantan narapidana yang harus menceraikan istrinya karena ingin bergabung dengan jaringan mantan teroris.

Kini Hendro bersama eks napi teroris lainnya menjalankan Yayasan Debintal, sebuah wadah pelatihan dan pendampingan eks napi. Sebagai Sekjen, Hendro bersama mantan teroris lainnya, untuk memperkuat dari bidang ekonomi, birokrasi, dan literasi.

(Siti Nurmah Putriani/Fakhruddin).

Advertisement

[MUI]rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik8 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik8 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik8 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik8 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik8 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik8 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik8 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...