Connect with us

Nasional

Cukup 9 Hari, Tak Ada Cuti Tambahan Bersama PNS

Published

on

Kabarpolitik.com, JAKARTA–Wacana menambah hari cuti bersama pada masa Lebaran dipastikan tidak terealisasi. Itu seiring dengan disahkannya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 13 Tahun 2019 tentang Cuti Bersama Pegawai Negeri Sipil 2019.

Dalam aturan tersebut, cuti bersama hanya pada 3, 4, dan 7 Juni. Dengan demikian, pegawai negeri sipil (PNS) bisa menikmati masa liburan selama sembilan hari. Mulai Sabtu (1/6) hingga Minggu (9/6). Pegawai kembali masuk kerja pada Senin (10/6).

Daftar Nama 28 Pati TNI AD yang Dimutasi

Sebelumnya, muncul wacana untuk menjadikan Jumat (31/5) masuk dalam cuti bersama. Hari itu dianggap “terjepit” lantaran Kamis (30/5) merupakan hari libur nasional Kenaikan Yesus Kristus.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB), Mudzakir mengatakan, keputusan masa cuti bersama yang ditetapkan Presiden Jokowi bertujuan untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas hari kerja PNS. “Cuti bersama juga tidak mengurangi hak cuti tahunan PNS,” ujarnya kemarin (28/5).

Dia menambahkan, ketentuan cuti bersama berlaku umum. Bukan hanya bagi PNS, tetapi juga berlaku untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Kemudian, bagi PNS yang melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat selama masa Lebaran, akan diberikan tambahan jumlah cuti tahunan sebanyak cuti bersama. “Sebagai kompensasi atas jumlah cuti bersama yang tidak digunakan,” terangnya.

Advertisement

Sementara itu, Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan menuturkan, berdasar keppres tersebut, otomatis pada 31 Mei PNS tetap masuk. Jika ingin libur di tanggal tersebut, PNS bisa mengajukan cuti tahunan di luar cuti bersama. “Asal alasannya jelas. Misalnya, tempat asalnya jauh dan sudah beli tiket,” katanya saat dihubungi Jawa Pos kemarin.

Sillanan Jadi Desa Wisata, ‘ Hollywood-nya’ Toraja

Selain itu, koordinasi dengan rekan satu tim atau ruang harus dilakukan. Sebab, pelayanan publik di instansi tetap harus berjalan baik dengan sisa PNS yang ada. Nah, apabila bolos tanpa alasan, mereka tentu akan dikenai hukuman disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

Ridwan mengingatkan, pada momen Hari Lahir Pancasila Sabtu (1/6), PNS tetap diwajibkan untuk ikut upacara. Kepala BKN Bima Haria Wibisana sudah membuat edaran internal untuk tetap mengikuti upacara. Langkah tersebut kemudian diikuti lembaga lain. (jp)

rn

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik8 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik8 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik8 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik8 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik8 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik8 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik8 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...