Politik
Danang Wicaksana: Komisi V DPR Siap Jadi Rekomender Pembangunan di Kalimantan Utara
Published
11 bulan agoon
Anggota Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana Sulistya, menegaskan kesiapan Komisi V untuk menjadi pemberi rekomendasi (rekomender) dalam pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Hal ini disampaikan Danang saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi V ke Tarakan, Kalimantan Utara, Senin (27/10/2025), yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Gubernur Kalimantan Utara, perwakilan Wali Kota Tarakan, serta mitra kerja Komisi V dari berbagai kementerian dan lembaga. Dalam kesempatan itu, Danang menekankan pentingnya sinergi antarlembaga agar arah pembangunan di Kaltara benar-benar terintegrasi dan berpihak pada masyarakat perbatasan.
“Kalau kolaborasi antara kementerian dan pemerintah daerah berjalan dengan baik, maka apa yang diharapkan Kaltara bisa terwujud. Komisi V siap menjadi rekomender untuk program-program pembangunan di wilayah ini,” tegas Danang.
Ia juga mengapresiasi langkah cepat pimpinan Komisi V yang langsung berkoordinasi dengan pejabat terkait saat menerima usulan dari lapangan.
“Tadi Pimpinan Komisi V langsung menghubungi Ibu Dirjen ketika ada kebutuhan dari Kementerian PUPR. Ini bukti nyata sinergi antara DPR dan mitra kerja. Kami akan menjadikan hasil kunjungan ini sebagai dasar rekomendasi bagi seluruh program pembangunan di Kalimantan Utara,” ujar politisi Fraksi Partai Gerindra itu.
Lebih lanjut, Danang menilai posisi strategis Kaltara yang berbatasan langsung dengan Malaysia menjadikan provinsi ini penting sebagai “Serambi Indonesia” di bagian utara. Karena itu, pembangunan di wilayah ini harus diarahkan agar mampu mencerminkan wajah Indonesia yang maju dan berdaya saing.
“Kaltara adalah wajah Indonesia di bagian utara. Kita harus sepakat menjadikannya bukan hanya daerah 3T—terdepan, terluar, tertinggal—tetapi juga daerah yang terindah, tercantik, dan termanis. Kaltara harus menjadi Serambi Indonesia yang tidak kalah dengan negara tetangga,” ungkapnya.
Ia pun mengajak seluruh mitra kerja, mulai dari Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa dan PDTT, hingga lembaga seperti BMKG, Basarnas, dan PT Pelindo, untuk memperkuat koordinasi lintas sektor.
“Silakan berkoordinasi dan bersinergi di level ini agar setiap usulan benar-benar menjadi prioritas pembangunan Kaltara. Hasil dari sinergi ini akan membawa manfaat besar bagi kemaslahatan masyarakat Kalimantan Utara,” tutup Danang.
Gerindra Bergerak, Sally dan Wihadi Salurkan Air Bersih ke 72 Desa Terdampak Kekeringan Bojonegoro
Wakili Menhan RI, Wamenhan Terima Audiensi Bupati Nias Barat Bahas Penguatan Pertahanan Kepulauan
LSAK Desak KPK Perjelas Status dan Aliran Uang Rp3,5 Miliar dalam Kasus Batu Bara Kukar
Program Madrasah Gemilang, 40 Guru Madrasah Dapat Beasiswa S1 di STAI Syekh Manshur Pandeglang
Kadet KKRI Kunjungi SMA Taruna Nusantara Cimahi: Petik Inspirasi, Bangun Karakter, Hingga Kejar Cita-Cita
Wamenhan Tekankan Evaluasi dan Kesiapan SDM KDKMP dan KNMP
Pastikan Penanganan Maksimal, Wapres Kunjungi Anak-anak yang Dirawat di RS Efarina Etaham dan RSU Amanda Berastagi
WNA Overstay karena Bencana, Yan Permenas Dorong Aturan Imigrasi Lebih Fleksibel
Dedi Mulyadi Tak Bisa Maju Capres 2029 dari Gerindra, Tiket Sudah Diberikan kepada Prabowo?
Turn Back Hoax: [SALAH] Gambar Detik.com Ganjar Menonton Video Bokep
Kalender November 2025: Tanggal Merah, Hari Besar, Weton Jawa dan Hijriah
Prabowo Subianto Pernah Tolak Kapal Perang Iran di MNEK 2025 karena Tekanan Amerika Serikat?
Sugiat Santoso Dorong Anggaran Kementerian Hukum Lebih Berpihak kepada Rakyat
Prabowo Subianto Disebut Pernah Tolak Dua Kapal Perang Iran di The Multilateral Naval Exercise Komodo 2025
La Tinro Usul Wilayah Adat yang Telah Ditetapkan Ditutup untuk Penerbitan HGU Baru
Abdul Wachid: Komisi VIII DPR Setujui Tambahan Anggaran BPJPH dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...
Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...
Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer
Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...
Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...
Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...
Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...
Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...
Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...
Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...
Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...

