Dasco Terima Aspirasi Guru TK se-Indonesia, Dorong Kesejahteraan dan Pengangkatan Honorer

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menerima audiensi Pengurus Pusat Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia Persatuan Guru Republik Indonesia (IGTKI-PGRI) di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/7/2026). Pertemuan tersebut menjadi wadah bagi para guru taman kanak-kanak dari berbagai daerah untuk menyampaikan aspirasi terkait peningkatan kesejahteraan, penguatan kompetensi, serta dukungan terhadap pendidikan anak usia dini (PAUD).

Ketua Umum Pengurus Pusat IGTKI-PGRI Eka Putri Handayani mengapresiasi kesediaan Wakil Ketua DPR RI menerima aspirasi para guru TK. Menurutnya, pertemuan tersebut memberikan harapan agar berbagai persoalan yang dihadapi guru taman kanak-kanak dapat ditindaklanjuti melalui kebijakan yang berpihak kepada tenaga pendidik.

“Kami sudah diterima dengan baik oleh Bapak Wakil Ketua DPR RI, Bapak Dasco. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena telah bersedia menerima dan mendengarkan berbagai aspirasi guru taman kanak-kanak se-Indonesia,” ujar Eka usai pertemuan.

Eka menjelaskan, IGTKI-PGRI yang memiliki sekitar 350 ribu anggota menyampaikan sejumlah usulan strategis. Salah satunya adalah harapan agar guru TK swasta yang masih berstatus honorer memperoleh kesempatan diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Harapan kami, guru TK yang sebagian besar masih honorer dapat diangkat menjadi PPPK. Kami juga berharap program inpassing dapat diperluas dan lebih merata bagi seluruh guru TK di Indonesia,” katanya.

Selain itu, IGTKI-PGRI meminta dukungan DPR RI terhadap penyelenggaraan Pekan Olahraga dan Seni Guru TK se-Indonesia yang akan diikuti sekitar 4.000 guru. Organisasi tersebut juga mengusulkan agar pengurus IGTKI-PGRI dapat bertemu langsung dengan Presiden untuk menyampaikan berbagai aspirasi terkait pendidikan anak usia dini.

Eka menegaskan, pihaknya mendukung program pemerintah, khususnya kebijakan wajib belajar 13 tahun yang dimulai sejak jenjang taman kanak-kanak.

“Kami siap mendukung program wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari taman kanak-kanak. Kami juga berharap ada kejelasan mengenai pembatasan usia antara pendidikan formal dan nonformal,” ungkapnya.

Sementara itu, Dewan Kehormatan Pengurus Pusat IGTKI-PGRI Suhendri mendorong percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) sebagai landasan hukum penguatan sistem pendidikan nasional.

“Kami berharap RUU Sisdiknas segera disahkan karena regulasi tersebut sangat dibutuhkan untuk memperkuat pendidikan menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kompetensi guru melalui pendidikan formal maupun pelatihan berkelanjutan. Menurutnya, masih banyak guru TK di daerah yang membutuhkan akses pendidikan lanjutan, termasuk pelatihan bagi guru yang menangani peserta didik berkebutuhan khusus.

“Masih banyak guru di daerah yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Termasuk pelatihan bagi guru yang menangani anak berkebutuhan khusus agar layanan pendidikan semakin berkualitas,” katanya.

Selain itu, Suhendri berharap program rehabilitasi sekolah dapat diperluas hingga menjangkau lebih banyak taman kanak-kanak di berbagai daerah guna meningkatkan pemerataan kualitas layanan pendidikan anak usia dini.

Menutup audiensi, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menerima berbagai aspirasi yang disampaikan IGTKI-PGRI. DPR RI berkomitmen menindaklanjuti masukan tersebut sesuai mekanisme yang berlaku sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas pendidikan anak usia dini sekaligus meningkatkan kesejahteraan guru taman kanak-kanak di seluruh Indonesia.