Dipimpin Erick Thohir, Saleh P Daulay: Akan Kelihatan Siapa Mengerjakan Apa

Kabarpolitik.com, JAKARTA – Pelaksana harian Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI Saleh P Daulay mengharapkan, Komite Penanganan Virus Corona (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, tidak hanya mengutamakan perekonomian.

Saleh mewanti-wanti komite yang dibentuk dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2020 itu tak mengesampingkan faktor kesehatan.

Menurut Saleh, pihaknya mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk Komite Penanganan Virus Corona (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Harapannya adalah upaya menangani pandemi Covid-19 di Indonesia beserta dampaknya bakal lebih berhasil.

“Ini mungkin yang disebut presiden sebagai opsi pembubaran atau pembentukan lembaga tempo hari. Dengan membubarkan Gugus Tugas lalu menggantinya dengan Komite Penanganan Covid-18 dan Pemulihan Ekonomi Nasional diharapkan kinerjanya makin meningkat,” kata Saleh kepada pers, Selasa (21/7).

Menurut Saleh, komite pimpinan Airlangga Hartarto itu secara struktural membawahi dua satuan tugas yang menangani aspek kesehatan dan ekonomi secara bersamaan. “Dengan begitu, akan kelihatan siapa yang akan mengerjakan apa,” tegasnya.

Anggota Komisi IX DPR itu juga mengharapkan pembagian tugas di struktur baru ini dapat dilakukan lebih adil. Artinya, proporsi program kerja dibagi secara merata.

Saleh menegaskan, pemulihan ekonomi tidak boleh meninggalkan penanganan kesehatan. “Keduanya harus dikerjakan secara bersamaan,” tegasnya.

Lebih lanjut Saleh menyinggung soal posisi Menteri BUMN Erick Thohir sebagai sebagai ketua harian komite. Menurutnya, Erick harus bisa membuktikan adanya kemajuan dalam memutus mata rantai Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

“Tugas ini tidak mudah. Banyak masyarakat yang menaruh harapan besar. Semua pihak diharapkan dapat berkontribusi dan berpartisipasi,” ungkap legislator Dapil II Sumatera Utara itu.

Lebih lanjut Saleh menuturkan, komite itu sangat layak diberi waktu untuk bekerja. Dia mengatakan bahwa siapa pun boleh memberikan usul dan masukan.

“Setidaknya untuk menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun program dan perumusan langkah-langkah strategis ke depan,” pungkas wakil ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) ini.

Seperti diberitakan, dalam Komite Penanganan Virus Corona (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional ada unsur komite kebijakan, ketua pelaksana, serta satuan tugas.

Komite kebijakan dipimpin Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Ketua komite kebijakan memiliki enam wakil, yakni Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menko Polhukam Mahfud MD, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Adapun posisi ketua pelaksana komite dipercayakan kepada Menteri BUMN Erick Thohir.

Tugasnya adalah membantu mengintegrasikan dan mengoordinasikan kebijakan yang telah ditetapkan komite. Selain itu, dalam komite tersebut ada dua satgas. Untuk Satgas Penanganan Covid-19 dipimpin Kepala BNPB Doni Monardo, sedangkan Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional dipimpin Wakil Menteri I BUMN, Budi Gunadi Sadikin. (jpnn/fajar)

rn(Fajar)rn