DPR Ingatkan Dampak Buruk Perang Dagang AS-Tiongkok

Kabarpolitik.com, JAKARTA– Perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok masih belum mereda. Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dinilai perlu merumuskan berbagai inisiatif baru untuk menyiasati ketidakpastian global tersebut.

Inisiasi itu diungkapkan Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo alias Bamsoet pada Minggu (9/6). Dia mengatakan, perumusan inisiatif baru atau kebijakan antisipatif itu diperlukan agar ekses perang dagang tidak menimbulkan kerusakan serius di dalam negeri. “Karenanya pemerintah dan DPR tidak boleh pasif,” kata Bamsoet dalam keterangannya, Minggu (9/6).

Ziarah ke Makam Ibu, Iqbal Suhaeb: Saya Ditinggal Saat Masih SD

Selain pemerintah, TNI dan Polri juga harus dapat memastikan terjaganya stabilitas keamanan nasional dan ketertiban umum pada periode ketidakpastian global ini. Menurutnya, ke depan hampir bisa dipastikan kinerja ekspor akan melemah.

“Itu akan menyebabkan defisit neraca perdagangan bisa berkepanjangan. Laju ekspor sejumlah komoditas unggulan Indonesia, seperti minyak sawit mentah atau CPO (crude palm oil) dan karet, tidak akan mulus lagi,” terangnya.

Bunuh 5 Ribu Pengedar Narkoba, Duterte Tolak Investigasi PBB

Pada saat yang sama, lanjut Bamsoet, ada potensi pasar Indonesia yang besar akan dibanjiri produk impor. Salah satunya adalah produk baja dari Tiongkok. Dampak lainnya meningkatnya permintaan valuta asing akibat tingginya volume impor. Tingginya permintaan valuta asing berpotensi mendepresiasi rupiah.

“Berbagai kemungkinan buruk itu harus diantisipasi. Pemerintah dan DPR harus bersiasat agar ketidakpastian global itu tidak menimbulkan kerusakan serius. Untuk itu, negara harus kondusif,” tuturnya.

Apalagi, kata Bamsoet, Indonesia memiliki modal dasar yang cukup mumpuni untuk menghadapi karut-marut perdagangan global tersebut. Menurutnya, Indonesia masih sangat potensial menarik investasi asing. Pembangunan infrastruktur yang merata di semua daerah juga dapat merangsang investor lokal untuk berbisnis.

Ditinggal Mudik Warganya, Jakarta Malah Juara Polusi Terburuk Dunia

Motor pertumbuhan lainnya adalah konsumsi masyarakat yang akan diupayakan tetap tinggi oleh pemerintah. Semua itu masih ditambah lagi dengan naiknya tingkat keyakinan komunitas pebisnis mancanegara.

“Sebagaimana tercermin dari pernyataan tiga lembaga pemeringkat internasional, yakni Standard and Poor’s atau S&P Global Rating, Fitch Ratings, dan Moody’s,” terangnya.

Modal dasar itu dinilai bisa dieksploitasi untuk mempertebal daya tahan ekonomi nasional. Syarat utamanya, terjaganya stabilitas keamanan nasional, ketertiban umum, dan terjaganya stabilitas politik. (jp)

rn