Connect with us

Nasional

Dua Komisioner KPK Ingin Oppo, Siapa Dia?

Published

on

Kabarpolitik.com, JAKARTA– Kejaksaan Agung telah mengirimkan lima orang jaksa untuk mengikuti proses seleksi calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023. Lima nama jaksa aktif tersebut dikirimkan Jaksa Agung, M Prasetyo melalui surat Pengusulan Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia Untuk Mengikuti Seleksi Capim KPK dengan nomor surat: B-085/A/Cp.2/07/2019.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Mukri membenarkan lembaganya telah mengirimkan surat tersebut ke Pansel Capim KPK. Dia mengharapkan ada jaksa yang lolos seleksi sebagai pimpinan KPK jilid V.

“Iya benar, surat sudah kirim nanti kami lihat hasilnya seperti apa,” kata Mukri saat dikonfirmasi, Rabu (3/7).

Lima jaksa aktif yang disodorkan Kejagung yakni, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatra Selatan, Sugeng Purnomo; Direktur Tata Usaha Negara pada JAMDatun, Johanis Tanak; Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, Muhammad Rum; Kapus Diklat Manajemen dan Kepemimpinan pada Badiklat RI, Ranu Mihardja; Jaksa Koordinator pada JAMPidsus, Supardi.

Sebut Fairus Bau Ikan Asin, Galih Diperiksa Polisi Jumat

Double Wows

Advertisement

Sistem Zonasi dan Kesenjangan Pendidikan

Sementara itu, Wakil Ketua Pansel Capim KPK, Indriyanto Seno Adji menyampaikan, dua orang komisioner KPK periode 2015-2019 juga kembali mendaftarkan diri untuk menjadi calon pimpinan KPK jilid 5.

“Sampai saat ini sudah ada 191 pendaftar, ada 2 orang komisoner atau pimpinan KPK,” ujar Indriyanto.

Selain komisoner KPK, para calon juga banyak berasal dari kalangan advokat dan akademisi. “Advokat ada 43 orang, 40 orang akademisi, 18 orang pihak swasta, 13 orang jaksa dan hakim, 8 orang dari kepolisian, 3 orang auditor, dan sisanya terdiri atas berbagai latar belakang lainnya,” tambah Indriyanto.

Namun, ihwal nama-nama atau identitas lengkap calon yang telah mendaftar belum bisa diketahui. “Karena baru secara umum dilihat hanya jumlah atau kuantitas dan asal pekerjaan atau profesinya,” jelasnya. (jp)

Advertisement

.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {
width: 100% !important;
}
rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik8 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik8 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik8 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik8 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik8 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik8 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik8 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...