Dua Menteri Jokowi Tak Terbukti Kampanye, Ini Reaksi Kubu Prabowo

Kabarpolitik.com, JAKARTA – Dua pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani terbukti tidak melakukan pelanggaran kam‎panye. Hal itu diputus oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Badan Pemanangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ferdinand Hutahaean mengaku tidak kaget dengan keputusan Bawaslu tersebut. Karena dia yakin betul sejak awal, Bawaslu tak akan berani masuk ke pidana pemilu yang ancamannya kurungan 3 tahun.

“Bawaslu tidak akan berani memutus kasus laporan yang tidak terkait pidana pemilu. Jadi atas keputusan ini saya sejak awal sudah menduga bahwa Bawaslu tak punya nyali untuk mempidanakan pemilu para terlapor,” ujar Ferdinand saat dihubungi, Rabu (7/11).

Oleh sebab itu, Ferdinad mengaku inilah wujud asli demokrasi Indonesia saat ini berjalan seenaknya meski ada aturan. Indonesia surplus aturan tapi defisit penegakan aturan. Kualitas demokrasi menurun.

“Kita tonton saja perjalanan republik ini. Bahwa sejarah akan mencatat bahwa di era demokrasi terbuka, ternyata kekuasaan masih bisa mendikte demokrasi,” katanya.

Sebelumnya, Bawaslu memutuskan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Keuangan (Mekeu) Sri Mulyani tidak terbukti melakukan melanggar kampanye.

Komisoner Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo ‎mengatakan laporan yang ditujukan kepada Luhut dan Sri Mulyani tidak memen‎uhi unsur ketentunan pidana sebagaimana Pasal 547 UU Nomor 7/2017 tentang pemilihan umum.

“Status laporannya tidak terbukti ada pelanggaran karena tidak terpenuhu unsur-unsur pidana seperti dalam UU Pemilu,” ujar Ratna di Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Selasa (6/11).

Menurut, Ratna keputusan tersebut diambil setelah dirinya dengan para komisioner Bawaslu lainnya menyelenggarakan rapat pleno, pada Senin (5/11) kemarin. Sehingga memutuskan ‎laporan itu tidak bisa dilanjutkan kembali.

“Tidak terbukti melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon,” katanya.

Ratna melanjutkan dari keterangan Sri Mulyani menjelaskan tidak ada maksud untuk melakukan kampanye ‎terhadap salah satu pasangan calon. Karena saat itu Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde bertanya kepada dirinya kenapa tidak boleh memberikan simbol dua jari yang diketahui maknanya adalah victory alias kemenangan.

“Karena Presiden IMF bertanya kepada saya tidak bisa memakai simbol jari victory, itulah kemudian Sri Mulyani menjelaskan untuk mencegah jangan sampai kegiatan itu dimanfaatkan oleh kepentingan kepentinga politik. Makanya saya katakan jangan pakai dua. Karena saat ini simbol ada maknanya, satu simbol untuk Jokowi, dua Prabowo. Itulah yang beliau jelaskan. Jadi tidak bermaksud melakukan kampanye untuk siapa saja,” ungap Dewi seperti menirukan perkataan Sri Mulyani. (gwn/JPC)

rn
source