Connect with us

Nasional

Ekonomi Jadi Prioritas, Jokowi Minta Masukan Pengusaha

Published

on

Kabarpolitik.com, JAKARTA–Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengumpulkan pelaku usaha. Setelah bertemu sejumlah anggota Kamar Dagang Industri (KADIN) Indonesia dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Kamis (13/6) ini, Jokowi bertemu Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), di Istana Merdeka, Jakarta.

Dalam pertemuan tersebut, Jokowi didampingi Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf, Erick Thohir, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Staf Khusus Presiden, Ahmad Erani Yustika, Koordinator Staf Khusus Presiden, Teten Masduki, dan pemilik Net TV, Wishnu Tama.

Lutfie Natsir Tolak Jabatan yang Disiapkan Nurdin Abdullah

Kepada para pengusaha APINDO, Jokowi meminta masukan untuk jalannya pemerintahan ke depan. “Kemarin saya telah mendapatkan masukan-masukan yang banyak dari HIPMI maupun KADIN. Dan hari ini saya ingin juga mendapatkan masukan dari APINDO,” ujarnya.

Jokowi menegaskan, lantaran sudah tidak bisa mencalonkan diri lagi di pilpres 2024, maka pihaknya sudah tidak memiliki beban elektoral. Sehingga pengusaha boleh memberikan masukan yang terbaik kepentingan ekonomi Indonesia.

Kabar Kedekatan Gading Marten dengan Putri Menteri Kelautan, Begini Penjelasan Roy Marten

“Dari sisi regulasi mungkin revisi UU, mungkin kalau diperlukan mengeluarkan Perppu misalnya, ya kalau memang itu diperlukan sekali karena posisinya sangat penting dan diperlukan akan kami keluarkan,” imbuhnya.

Advertisement

Jokowi mengaku sengaja mengundang para pelaku usaha, karena dalam lima tahun ke depan, sektor ekonomi jadi prioritas. “Sudah lama kita kalah dari Malaysia, kalah dari Thailand, kalah dari Filipina, terakhir kita kalah lagi dari Vietnam,” tuturnya.

Lolos ke Senayan, Kiprah Caleg Perempuan Dinanti

Mantan Wali Kota Surakarta itu mengaku resah. Meski memiliki Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang besar, namun ekspor Indonesia masih defisit.

“Saya kira ini sebetulnya suatu yang kalau kita bisa bekerja sama dengan baik, pemerintah dunia usaha ini bukan barang yang sulit,” pungkasnya. (jp)

rn

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik8 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik8 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik8 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik8 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik8 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik8 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik8 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...