Endang Thohari Soroti Rendahnya Realisasi Anggaran KLHK pada Triwulan III 2024

Anggota Komisi IV DPR RI, Endang Setyawati Thohari, mempertanyakan penyebab rendahnya realisasi anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada Triwulan III 2024, yang baru mencapai sekitar 50,34 persen dari total pagu anggaran. Selain itu, Endang juga mencatat adanya perbedaan serapan anggaran di masing-masing eselon satu di kementerian tersebut.

“Menanggapi presentasi dari KLHK, saya melihat bahwa progres realisasi anggaran tahun 2024 di Kementerian LHK masih rendah, yakni sekitar 50,34 persen dari total pagu. Saya ingin mengetahui penyebabnya dan langkah apa yang akan diambil untuk mengatasi masalah ini,” ujar Endang di ruang rapat Komisi IV DPR RI, Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (2/9/2024).

Menurut paparan dari KLHK, serapan anggaran KLHK mencapai 50,34 persen dari total pagu sebesar Rp 8.385.909.288.000. Dengan angka tersebut, KLHK menempati peringkat ke-62 dari 85 Kementerian/Lembaga, berada di bawah rata-rata nasional yang sebesar 54,33 persen.

Endang juga menyoroti perbedaan serapan anggaran di masing-masing eselon I di bawah KLHK. Misalnya, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) memiliki serapan anggaran rendah, sekitar 19,63 persen. Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) juga mencatat serapan anggaran yang masih rendah, yakni 21,14 persen, sedangkan Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 mencapai sekitar 36,71 persen.

Sementara itu, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM) menunjukkan serapan anggaran yang cukup tinggi, yaitu sekitar 59,99 persen, dan Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) memiliki serapan anggaran tertinggi di Kementerian LHK, yaitu sekitar 67,86 persen.