Connect with us

Politik

Fadli Zon Desak Dunia Ambil Tindakan Konkret untuk Implementasi Resolusi PBB Soal Palestina

Published

on

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA) dengan suara mayoritas, pada Rabu (18/9/2024), berhasil mengadopsi resolusi yang menyerukan diakhirinya pendudukan Israel atas wilayah Palestina dalam waktu satu tahun, dengan sanksi jika Israel tidak mematuhi.

Menanggapi hal itu, Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon mendesak komunitas internasional untuk segera merumuskan langkah-langkah konkrit terkait resolusi tersebut.

“Resolusi UNGA ini sangat bersejarah dan positif, tetapi yang lebih penting adalah memastikan implementasinya. Dalam setahun, kita ingin melihat Israel menarik diri dari Tepi Barat dan Gaza, serta menghancurkan permukiman ilegal di Tepi Barat dan Yerusalem. Indonesia harus mendorong PBB untuk merumuskan langkah-langkah konkret terkait resolusi ini,” ujar Fadli, Jumat (20/9/2024).

Fadli menekankan bahwa langkah konkret sangat krusial karena resolusi UNGA tidak mengikat.

“Jika resolusi Dewan Keamanan yang mengikat saja sulit diimplementasikan, apalagi resolusi UNGA. Kita tidak boleh membiarkan resolusi PBB yang disetujui mayoritas anggota menjadi pepesan kosong,” kritiknya.

Advertisement

Meskipun resolusi UNGA tidak mengikat, Wakil Presiden Liga Parlemen Global untuk Palestina itu menilai resolusi ini mengirimkan banyak pesan.

Pertama, dunia sangat jijik dengan kebiadaban Israel selama lebih dari tujuh dasawarsa, termasuk genosida di Jalur Gaza yang menewaskan lebih dari 41.000 warga Palestina.

Kedua, mayoritas dunia menyadari bahwa akar masalah konflik Palestina-Israel adalah penjajahan yang melahirkan ketidakadilan dan pengusiran warga Palestina.

Ketiga, menurutnya, Israel mulai ditinggalkan oleh sekutu-sekutunya di Barat.

“Sekutu-sekutu Israel di Barat mulai menyadari kesalahan mereka, kecuali AS. Resolusi UNGA ini menunjukkan dukungan dunia terhadap Palestina. Dari empat belas negara yang menolak resolusi, mayoritas adalah negara kecil di Pasifik. Penting dicatat bahwa dari lima negara pemilik hak veto, hanya AS yang mendukung Israel. Ini merupakan peluang besar untuk mengadopsi resolusi UNGA di Dewan Keamanan PBB ke depan,” pungkasnya.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...