Connect with us

Nasional

Forum Honorer K2 Minta Usia 35 Diakomodasi

Published

on

Kabarpolitik.com, JAKARTA — Pendaftaran CPNS 2019 yang diperkirakan baru dibuka Oktober mendatang, diharapkan juga mengakomodir honorer K2 usia di atas 35 tahun.

Mumpung peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (permen PAN-RB) sebagai dasar hukumnya masih digodok, Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) mengusulkan ada formasi khusus untuk mereka.

Ketua FHK2I Titi Purwaningsih menyatakan, jumlah guru honorer K-2 saat ini sekitar 160 ribu orang. Jika di setiap pengadaan CPNS diberikan formasi khusus untuk K2, persoalan tersebut akan selesai. Dalam hitungannya, bisa selesai dalam beberapa tahun saja.

’’Lama-lama kan ini akan habis kalau setiap kali ada formasi honorer K-2 dikasih. Toh dari awal kami mintanya bertahap, tidak sekaligus,’’ ujarnya kepada Jawa Pos. (FAJAR Grup)

Formasi khusus itu, kata dia, bisa diberikan dengan mempertimbangkan masa pengabdian para honorer K2 kepada negara selama bertahun-tahun. Titi mengatakan bahwa dari segi aturan, kans mengakomodasi honorer yang berusia di atas 35 tahun dalam pengadaan CPNS sangat dimungkinkan.

Advertisement

Apalagi, ada putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan bahwa honorer berusia di atas 35 tahun boleh mengikuti CPNS. ’’Kami inginnya putusan MA itu dilaksanakan,’’ imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PAN-RB Mudzakir mengatakan bahwa pemerintah masih mempertimbangkan berbagai masukan.

’’Semua terkait pengadaan CPNS masih dalam persiapan atau pembahasan,’’ ujarnya saat dikonfirmasi.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menuturkan, guru honorer K2 berjumlah 157.210 orang. Dari angka tersebut, 6.541 orang di antaranya lulus seleksi kompetensi dasar (SKD) pada tes CPNS 2018.

Muhadjir mempersilakan guru honorer yang memenuhi persyaratan untuk berkompetisi pada tes CPNS 2019. Yang berusia di atas 35 tahun bisa mengikuti jalur PPPK.

Advertisement

’’Istilah kami bukan guru honorer, tapi guru pengganti. Saat ini kami membutuhkan sekitar 900.133 guru PNS. Bisa diupayakan jumlahnya kurang dari itu. Caranya, mewajibkan satu guru mengajar dua mata pelajaran,’’ terangnya. (far/han/c19/git)

rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik8 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik8 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik8 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik8 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik8 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik8 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik8 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...