Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf Hadapi Vonis

Kabarpolitik.com–Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, menjadwalkan sidang pembacaan putusan kasus suap dan gratifikasi yang menjerat Gubernur Aceh (nonaktif), Irwandi Yusuf. Sidang akan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, pada Senin (8/4) ini.

Tokoh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) itu diproses hukum atas perbuatan melakukan dua tindak pidana. Irwandi dinilai menerima suap dari Bupati Bener Meriah, Ahmadi senilai Rp1 miliar. Uang miliaran itu diberikan guna memperlancar program pembangunan dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun anggaran 2018. Uang suap tersebut diberikan secara bertahap.

Pemberian pertama sebesar Rp120 juta, lalu Rp430 juta, dan terakhir Rp500 juta. Dana digunakan untuk mengarahkan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Provinsi Aceh memberikan persetujuan terkait usulan Ahmadi, agar kontraktor dari Kabupaten Bener Meriah bisa mengerjakan kegiatan pembangunan yang bersumber dari DOKA tahun anggaran 2018.

Sementara itu, terkait gratifikasi, Irwandi Yusuf disebut menerima gratifikasi Rp41,7 miliar selama menjabat gubernur Aceh. Irwandi Yusuf menjabat gubernur periode 2007-2012 dan periode 2017-2022.

Pada periode 2007-2012, Irwandi bersama-sama orang kepercayaannya Izil Azhar didakwa menerima gratifikasi Rp32,45 miliar. Periode 2017-2022, Irwandi didakwa menerima gratifikasi Rp8,71 miliar. Sehingga total gratifikasi yang diterima Irwandi Rp41,7 miliar.

Atas perbuatan itu, Irwandi dituntut 10 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan. Selain itu, JPU pada KPK juga menuntut agar hakim mencabut hak politik Irwandi selama lima tahun.

Pada saat membacakan tuntutan, JPU pada KPK juga menuntut orang kepercayaan Irwandi, Teuku Saiful Bahri. Saiful Bahri dituntut enam tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan. Selain itu, Hendi Yuzal, staf Irwandi juga dituntut selama lima tahun penjara dan denda Rp250 juta subsider enam bulan kurungan. (jp)

rn
source