Connect with us

Nasional

Gubernur Sulsel: Sweeping Ponsel Anak Itu Perlu

Published

on

Kabarpolitik.com, MAKASSAR — Selain memberikan efek positif, penggunaan teknologi cerdas seperti smartphone juga menimbulkan efek negatif. Berbagai konten, mulai berita, ilmu pengetahuan, hingga akses porno pun bisa diperoleh hanya dengan mengklik alamat websitenya.

Bukan hanya orang dewasa, akses informasi internet bisa diperoleh anak kecil dari ponselnya. Tanpa bimbingan orang tua, anak dengan mudah akan mengakses konten berbau seks atau pornografi, termasuk mengakses konten yang berbau kekerasan.

Sejauh ini, menurut Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah, pemerintah sudah berupaya untuk memfilter konten yang bisa diakses melalui internet.

Situs-situs porno sudah banyak yang diblokir. Namun, menurut orang nomor satu Sulsel ini, program yang dilakukan pemerintah itu tidak cukup. Yang paling utama dalam menangkal akses negatif hadirnya internet dan bahaya konten porno di dalamnya adalah peran orang tua.

“Sekarang itu sangat mudah mengakses internet. Apapun pemerintah lakukan, tapi yang paling penting adalah ibu bapaknya. Orang tuanya. Keluarga yang utama,” ungkap Nurdin di Kantor Gubernur Sulsel, Senin (1/10).

Advertisement

Dia mengemukakan, orang tua harus tegas dalam memberi ruang kepada anak-anak menggunakan gadget.
“Jadi diatur itu anak-anak kapan dia boleh main game, internet. Dan itu dikontrol,” ungkapnya.

Mantan Bupati Bantaeng dua periode itu mengatakan, orang tua juga sekali-kali harus mencermati atau memeriksa konten yang telah dibuka sang anak melalui gadgetnya.

“Kita bisa mengontrol konten apa yang telah dibuka sang anak dari historinya. Kalau perlu sweping ponsel anak untuk periksa apa yang sudah dia tonton. Saya kira itu yang paling perlu,” pungkasnya.

Hal senada dikatakan, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan, Hasbi. Menurutnya, jika anak-anak adalah masa dimana mereka mencari segala hal, termasuk video porno. Menurutnya hal tersebut adalah naluriah mereka yang tak bisa dicegah.

Namun menurut Hasbi, maraknya anak-anak mencari dan menonton film porno harus menjadi peringatan semua kalangan untuk bertanggungjawab. Peran orang tua dan keluarga menjadi hal yang sangat penting dalam hal ini.

Advertisement

“Itu naluriah. Apalagi yang menginjak usia produktif. Dalam usia seperti itu, dilarangpun pasti tetap na cari. Peran kita di sekolah itu kan hanya sekitar enam jam saja, selebihnya lebih banyak di luar sekolah. Jadi peran keluarga harus dimaksimalkan, bagaimana bisa mengarahkan mereka,” jelas Hasbi.

Hasbi juga menambahkan, jika pihaknya tentu tetap melakukan sosialisasi. Tiap harinya dikatakan Hasbi selalu mengingatkan kepada anak-anak dan orang tua terkait hal itu.

Sementara itu, Kepala Dinas Infokom Kota Makassar, Ismail H Ali mengatakan, beberapa situs video porno di internet menjadi kewenangan pusat. Dan saat ini pun dikatakannya beberapa situs telah berhasil di blokir, termasuk pencarian di mesin pencari yang telah disortir jika ditemukan pencarian terkait hal negatif.

Ismail hanya mengatakan, jika memang anak-anak sekarang perlu adanya literasi dalam penggunaan internet. Makanya pihaknya hingga saat ini dikatakannya terus melakukan sosialisasi penggunaan internet secara sehat.

“Dunia maya ini tanpa batas, dan untuk memblokir situs-situs tersebut di dunia maya, itu kewenangan pusat. Kalau dari yang kami lakukan, kita sudah sosialisai bagaimana menggunakan internet secara sehat, serta melakukan bimbingan teknis kpda kelompok-kelompok masyarakat,” ucap Ismail.

Advertisement

Sebelumnya, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kota Makassar mengaku cukup kecewa melihat kinerja dari Pemerintah Kota Makassar melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang lamban memberantas situs-situs film porno lewat jaringan internet. Sehingga anak-anak usia dini begitu mudah menyaksikan film adegan orang dewasa melalui handphone (hp) yang tentu memberikan dampak buruk seperti rusaknya moral dan mental generasi muda bangsa di Indonesia.

Anggota Komisi D DPRD Kota Makassar Basdir menegaskan,pengawasan serta tanggung jawab bukan semata mata melekat di orang tua saja. Pemerintah baik kota hingga pusat turut bertanggung jawab memberantas situs situs film porno di internet. Dan inilah tanggung jawab besar yang mesti dilaksanakan demi menyelamatkan generasi muda dari candu film porno.

Kata Basdir, dinas teknis di Pemerintah Kota Makassar seperti Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) serta kementerian harus serius dan fokus memberantas situs-situs film porno di jaringan internet. Dan pastikan masyarakat khususnya anak-anak tidak lagi dapat mudahmengakses film-film porno.

“Ini menjadi tanggung jawab bersama, bukan semata-mata menjadi tanggung jawab dan pengawasan orang tua saja. Baik pemerintah melalui dinas terkaitnya, dan kementerian harus fokus memberantas situs situs film porno dan membuat regulasi. Yang dapat melakukan blokir situs film porno itu di kementerian,” kata Basdir.

Sejauh ini, pemerintah baik kota dan pusat dinilai tidak fokus dalam memberantas situs film porno. Dapat dilihat masih banyaknya peristiwa anak-anak dengan sangat mudah memasuki situs dan menyaksikan film porno di android miliknya. Itu sangat disayangkan. (rhm-nug/bkm/fajar)

Advertisement

rn
source

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...