Gunakan APBN, Nevi Zuairina Nilai Proyek Kereta Api Cepat Bermasalah

JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina menilai ada persoalan besar dari proyek kereta cepat Jakarta Bandung.

Bila dirunut kembali proses persetujuan proyek ini, sesuai UU APBN 2021 awalnya tidak ada jatah modal negara untuk PT Kereta Api Indonesia (KAI) tahun ini.

Seiring berjalannya waktu dan pengerjaan proyek mulai dilakukan, di tengah jalan, pemerintah memasukkan usulan PMN Rp7 triliun untuk KAI.

Kondisi ini memunculkan tanda tanya, dimana jatah PMN untuk KAI langsung muncul dalam dokumen Nota Keuangan APBN 2022, bagian outlook PMN 2021. Dari usulan awal, tidak semuanya dipakai untuk proyek kereta cepat.

Dalam siaran persnya, Selasa (12/10/2021), Nevi mengungkapkan, Komisi VI telah melakukkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT KAI Pada 2 September, dimana PT KAI menyampaikan PMN ke Komisi VI sebesar Rp4,1 triliun karena ada pembengkakan biaya sebesar 1,9 miliar dolar AS pada proyek kereta cepat.

"Yang menjadi persoalan adalah, negara mestinya menunaikan janjinya untuk tidak melibatkan sepeserpun APBN, dan coba cari solusi lain. Ini dana negara sangat besar yang mestinya dapat digunakan untuk mempercepat mengatasi pandemi dan mengembalikan perekonomian rakyat yang mayoritas terpuruk terdampak pandemi," urai Nevi.

Ia mengatakan, semestinya investasi kereta cepat dapat diperhitungkan secara matang karena ini proyek yang sangat besar menelan biaya.

Jangan sampai pemerintah turun tangan menyelesaikan dengan menggelontorkan dana dari APBN ketika bermasalah seperti kasus PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) sekarang.

Legislator asal Sumbar ini menegaskan, saat ini hampir semua anggota DPR, terutama Komisi VI dan Komisi V yang menjadi bagian dari pengawasan pelaksanaan proyek kereta cepat ini mendorong agar ada investigasi khusus terhadap proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

"Saya mengusulkan, kalau perlu didesak agar audit dan investigasi proyek kereta cepat segera dilakukan sehingga persoalan yang terjadi dapat cepat diselesaikan. Transparansi sangat penting dimunculkan agar rakyat pun dapat membantu mengawasi dengan rigid proyek yang melibatkan negara luar masuk dalam investasi ini," tukasnya.

Politisi PKS ini menegaskan, hampir setiap tahun dana PMN diberikan ke BUMN, tapi anggarannya menguap begitu saja. 

Menurutnya, BUMN seharusnya memberikan keuntungan bagi Negara melalui deviden sebagai PNBP. Tapi pada kenyataanya, justru saat ini malah jadi beban keuangan negara.

"Pembangunan proyek baik jalan tol, kereta cepat dan lain-lain belum prioritas di masa pandemi dan rakyat sedang menderita. Pemerintah seharusnya berani menunda proyek-proyek yang belum prioritas, untuk lebih fokus pada program kerakyatan menyelesaikan pandemi sampai tuntas dan mengembalikan perekonomian rakyat yang semakin hari semakin terpuruk," pungkasnya.

(detak)