Connect with us

Politik

H.Rokhmat Ardiyan Soroti Masalah Sampah di Kuningan, Dorong Pengelolaan dari Hulu

Published

on

rnAnggota Komisi XII DPR RI Fraksi Partai Gerindra, H. Rokhmat Ardiyan (HRA), menyoroti persoalan serius pengelolaan sampah di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Hal itu disampaikan dalam acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Sampah yang digelar di Wisma Pepabri Kuningan, Senin (3/11/2025).rnAcara tersebut dihadiri oleh perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK) Direktorat Penanganan Sampah Herbita Simanjuntak, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kuningan Usep Sumirat, para camat, kepala desa, dan pegiat lingkungan.rnDalam sambutannya, HRA menekankan pentingnya penanganan sampah dari hulu — mulai dari tingkat rumah tangga dan desa. Ia mendorong agar muncul lebih banyak desa percontohan dalam pengelolaan sampah di Kuningan.rn“Seperti diketahui, di Kuningan ada sekitar 490 ton sampah setiap hari, namun hanya sekitar 200 ton yang dapat diangkut. Ini tentu menjadi beban besar bagi APBD,” ungkap HRA.rnIa juga menyoroti kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Ciniru di Kecamatan Jalaksana yang telah mengalami kelebihan kapasitas di lahan seluas lima hektare. Menurutnya, kebutuhan lahan tambahan sudah diusulkan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kementerian Lingkungan Hidup.rnHRA menilai selama ini pengelolaan sampah di banyak daerah belum berjalan optimal. Masih banyak warga yang membakar sampah atau membuangnya ke sungai. Namun ia mengapresiasi semangat gotong royong masyarakat Kuningan dalam mengatasi persoalan lingkungan.rn“Indonesia menghasilkan sekitar 200 ribu ton sampah per hari, atau sekitar 72 juta ton per tahun. Ini sebenarnya potensi besar jika dikelola dengan baik,” jelas suami dari Hj. Dian Marina Puspita tersebut.rnLebih lanjut, HRA menyebut bahwa Presiden RI Prabowo Subianto telah memberi perhatian khusus terhadap persoalan sampah sebagai isu nasional. Ia pun mendorong agar Kuningan, sebagai kabupaten pariwisata, mampu menjadi contoh daerah yang bersih dan berkelanjutan.rn“Kuningan harus bisa meniru daerah seperti Bali yang sudah menuju green energy. Waduk Darma misalnya, bisa dimanfaatkan untuk tenaga surya atau mini hydro,” ujarnya.rnMenutup sambutannya, HRA menegaskan bahwa seluruh kebijakan pengelolaan sampah harus benar-benar dijalankan, bukan hanya sebatas wacana.rn“Masalah sampah ini harus diimplementasikan nyata, jangan cuma omon-omon,” pungkasnya.rn
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...