Hakim Pulang Kampung, Vonis Idrus Marham Batal

Kabarpolitik.com, JAKARTA–Sidang putusan kasus suap PLTU Riau-1, dengan terdakwa mantan Sekertaris Jenderal Golkar, Idrus Marham ditunda. Sebagian anggota majelis hakim pulang kampung, untuk menyalurkan hak pilihnya.

Ketua Majelis Hakim, Yanto menjelaskan penundaan ini sudah disepakati bersama Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK dan penasihat hukum Idrus Marham.

Semula, sidang akan digelar pada hari Selasa pukul 16.00 WIB. Sidang dijadwalkan Selasa sore lantaran Yanto baru tiba dari Spanyol.

Namun, dua anggota majelis hakim merasa keberatan sidang digelar pada Selasa sore. Hal ini, karena mereka sudah membeli tiket pesawat untuk pulang ke kampung halaman masing-masing. Mereka diharuskan tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada pukul 16.00 WIB.

Dua anggota majelis hakim itu akan menggunakan hak pilih di Pemilu 2019 yang dilangsungkan secara serentak pada 17 April 2019. Sehingga, apabila sidang digelar, dikhawatirkan tidak dapat menggunakan hak pilih.

“Sedianya hari ini putusan. Besok itu pemilu, nyoblos. Dua anggota sudah membeli tiket pesawat keberangkatan sore. Mereka pukul 16.00 harus di bandara,” kata Yanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa (16/4).

“Kalau dibacakan jam 16.00 tidak terkejar, harus ke bandara. Saya musyawarah dengan JPU dan penasihat hukum, (sepakat) ditunda Minggu depan,” lanjut dia.

Sebelumnya, Idrus Marham dituntut JPU lima tahun penjara serta denda Rp300 juta subsider empat bulan kurungan.

Idrus bersama mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih diyakini menerima hadiah berupa uang total Rp2,250 miliar dalam perkara suap proyek PLTU Riau-1. Uang itu diduga mengalir untuk acara musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) Partai Golkar 2017.

Idrus yang saat itu menjadi Plt Ketua Umum Golkar meminta uang ke bos Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo melalui Eni, sejumlah USD2,5 juta. Uang itu disebut untuk keperluan Munaslub Partai Golkar 2017.

Idrus berkeinginan untuk menjadi pengganti antar waktu Ketua Umum Partai Golkar saat itu menggantikan Setya Novanto yang terjerat kasus KTP elektronik.

Idrus dan Eni dinilai telah punya niat meminta uang untuk digunakan dalam Munaslub Partai Golkar 2017. Hal ini diperkuat dengan uang sejumlah Rp 713 juta dari total penerimaan Rp 2,250 miliar dari Kotjo, diserahkan oleh Eni selaku bendahara Munaslub kepada Wakil Sekretaris Steering Committe Munaslub Partai Golkar Muhammad Sarmuji.

Uang suap itu diduga diberikan agar Kotjo mendapat proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang Riau (PLTU MT Riau-1). Proyek tersebut rencananya akan dikerjakan PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PT PJBI), Blackgold Natural Resources dan China Huadian Engineering Company Ltd, perusahaan yang dibawa oleh Kotjo.

Idrus diyakini melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. (jp)

rn