Hampir Pasti, Gunung Mas Jadi Pilihan Lokasi Pembangunan Istana Negara

Kabarpolitik.com, PALANGKA RAYA – Bupati Katingan, Sakariyas optimistis ibu kota pemerintahan akan dipindahkan dari Jakarta ke Kalimantan Tengah (Kalteng). Dia menyebut peluang tersebut sudah 80 persen.

Ada tiga kabupaten di Kalteng yang akan menjadi lokasi objek–objek vital yakni Katingan, Gunung Mas, dan Palangka Raya.

“Di wilayah Kabupaten Gunung Mas itu akan dibangun istana negara, perkantoran pemerintah, DPR RI, dan perkantoran lainnya. Sedangkan Katingan akan dibangun perumahan, bandar udara, dan pelabuhan laut,” kata Sakariyas.

Dikatakannya, sekitar 1.500.000 ASN yang selama ini bertugas di pemerintah pusat bakal pindah dan menjadi warga Kalteng. “Ini yang terdaftar jika ASN, belum lagi warga lainnya yang tidak terdaftar,” ujar bupati.

Dia meminta kepada seluruh masyarakat Katingan untuk mempersiapkan diri menghadapi perpindahan ibu kota. Dengan demikian, mampu bersaing dengan pendatang dari luar daerah.

“Jangan sampai kita kalah. Jika ada yang memiliki tanah, jangan sampai dijual. Saya tidak ingin warga Katingan seperti warga Betawi di Jakarta,” tegasnya.

ABG Indehoi dengan Emak-Emak, Saat Ditangkap Mengakui Ibunya

Peringatan Hari Diabetes Nasional, Perangi Gula dan Berita Hoaks Kesehatan di Medsos

E-Sports Jadi Daya Tarik HUT Kabupaten Mamuju

Sementara itu, Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin saat menerima kunjungan kerja (kunker) Komisi V DPR RI di Kantor Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya, juga menyinggung soal pemindahan ibu kota.

Fairid memaparkan, Kota Palangka Raya masih memiliki wilayah yang cukup luas. Dari seluruh wilayah yang ada di Kota Palangka Raya, hanya 2,24 persen kawasan yang sudah terbangun. Bahkan, Kota Palangka Raya masih tercatat sebagai kota dengan penduduk yang sedikit.

“Untuk itu, Kota Palangka Raya masih memiliki tempat yang cukup bagi pendatang. Bahkan masyarakat Kalteng, khususnya Kota Palangka Raya, terbuka terhadap pendatang,” katanya saat menyampaikan paparan di Ruang Rapat Peteng Karuhei, Kantor Pemko Palangka Raya, Kamis (11/7).

Dijelaskannya, rencana tata ruang wilayah kota (RTRWK) telah diselesaikan pada bulan Mei lalu. Ada beberapa keunggulan Kalteng. Salah satunya yakni wisata air hitam yang ada di Kelurahan Kereng Bangkirei.

“Hanya ada dua negara yang memiliki air hitam, yakni Indonesia tepatnya di Kota Palangka Raya dan di Brazil. Tentu ini menjadi salah satu kebanggaan bagi Kota Palangka Raya,” jelasnya.

Bebas, IAS Salat Subuh di Masjid Terapung

Digelar di Barru, Taxi Gabah Bupati Cup II Berhadiah Sapi

Nikita Tersangka Lagi, Kali Ini Penganiayaan

Advertisement

Ketua rombongan anggota Komisi V DPR RI, Ibnu Munzir menyebutkan, setelah mendengarkan paparan Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, pihaknya menilai bahwa Kota Palangka Raya memiliki potensi sebagai lokasi pemindahan ibu kota pemerintahan. Karena itu, mulai dari sekarang harus segera disiapkan dan dipikirkan.

“Kami sudah meninjau langsung jalan nasional dan wisata waterfront city. Gagasan Pemkot Palangka Raya cukup menarik,” singkatnya.

Hanya saja, kata Ibnu, Sungai Kahayan masih belum masuk pada kewenangan balai sungai. Pihaknya menilai hal ini perlu dipikirkan, karena sangat penting dalam pembenahan wilayah. Hal yang menjadi perhatian lainnya yakni pembangunan Jembatan Layang di Bukit Rawi. Pasalnya, perlu dorongan agar tidak berjalan lambat.

“Meski optimistis selesai sesuai target, tetapi juga harus diperhatikan kondisi cuaca di lapangan,” tegas politikus Partai Golkar ini.

Kabar pemindahan ibu kota sudah dipastikan ke Kalteng, juga ditanggapi Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkim) Kalteng Ir Leonard S Ampung.

“Pembangunan lokasi ibu kota nanti menjadi kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), yang langsung ditangani pemerintah pusat,” katanya kepada Kalteng Pos di ruang kerjanya, Kamis (11/7).

Menurut Leo, pemerintah provinsi hanya menyiapkan rencana lokasi. Anggaran APBN yang disiapkan pun sedikit, karena banyak yang akan dibangun oleh swasta.

Kepala Bappeda dan Eks Kepala Biro Umum Lolos Seleksi Kompetensi di Kemendagri

Lamis Lambe

Kemenkumham Juara 3 Tenis HUT Mamuju

“Rencana pembebasan (lahan) masih belum. Perlu koordinasi dengan instansi terkait, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), Dinas Kehutanan (Dishut), Dinas Perkebunan (Disbun), dan sejumlah perangkat daerah lainnya,” terangnya.

Terpisah, Kepala Disbun Kalteng Rawing Rambang mengungkapkan, segitiga emas rencana lokasi pembangunan ibu kota nanti ada yang dekat dengan perkebunan sekitar.

“Tetapi tidak banyak. Saya tidak ingat datanya karena sedang berada di luar kota,” ungkap Rawing saat dihubungi Kalteng Pos via telepon pribadinya, Kamis (11/7).

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalteng H Shalahuddin mengungkapkan, rencana pembangunan infrastruktur pada lokasi ibu kota akan menggunakan pendanaan dari pusat.

“Pemerintah daerah hanya menyediakan lahan, sambil menunggu keputusan Presiden RI Joko Widodo akan penetapan calon ibu kota,” tuturnya. (jpnn)

.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {
width: 100% !important;
}
rn