Politik
Harga Pupuk Turun, Produksi Naik, Budisatrio Sebut Sektor Pertanian Makin Kuat di Bawah Presiden Prabowo
Published
11 bulan agoon
Kebijakan Presiden Prabowo Subianto menurunkan harga pupuk bersubsidi hingga 20 persen dinilai sebagai langkah tepat dan menjadi kado istimewa bertepatan dengan satu tahun pemerintahan.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Budisatrio Djiwandono, menyambut baik keputusan tersebut dan menilai kebijakan itu akan memperkuat fondasi sektor pertanian nasional.
“Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, dengan dukungan penuh Kementerian Pertanian dan para petani, sektor pertanian telah menunjukkan kemajuan signifikan selama satu tahun terakhir,” ujar Budisatrio di Jakarta, Kamis (23/10/2025).
Ketua Umum DPP Pemuda Tani Indonesia itu menyebut keberhasilan pemerintah sudah terasa hingga ke akar rumput, mulai dari meningkatnya produksi padi, cadangan beras yang tinggi, hingga harga pupuk yang lebih terjangkau.
Ia menambahkan, penyederhanaan regulasi serta stabilitas harga pembelian gabah dan jagung turut memperkuat kesejahteraan petani.
“Kondisi ini ikut menekan angka kemiskinan dan menjaga inflasi tetap terkendali,” ujarnya.
Budisatrio juga mengapresiasi target pemerintah mewujudkan swasembada pangan melalui peningkatan luas tanam dan produktivitas. Menurutnya, penyederhanaan 145 regulasi distribusi pupuk bersubsidi akan membuat penyaluran lebih efisien.
“Langkah ini efektif karena pupuk langsung diterima petani. Program ini juga diperkuat dengan kebijakan ‘7 Tepat’: tepat jenis, dosis, waktu, cara, tempat, mutu, dan sasaran,” jelasnya.
Sekretaris Jenderal DPP Pemuda Tani Indonesia, Suroyo, turut menyatakan dukungan terhadap kebijakan tersebut.
“Selama satu tahun terakhir, Pemuda Tani aktif menanam dan panen raya padi, jagung, dan tanaman perkebunan untuk memperkuat swasembada pangan,” katanya.
Sebelumnya, pemerintah resmi menurunkan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebesar 20 persen mulai Rabu (22/10/2025), sebagaimana tertuang dalam Kepmentan Nomor 1117/Kpts./SR.310/M/10/2025.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut kebijakan ini merupakan sejarah baru karena untuk pertama kalinya pemerintah menurunkan harga pupuk.
“Atas arahan Bapak Presiden, harga pupuk turun 20 persen dan berlaku mulai hari ini,” ujarnya.
Amran memastikan, penurunan harga diikuti peningkatan subsidi hasil efisiensi anggaran tanpa menambah beban APBN.
“Penurunan ini bukti nyata komitmen pemerintah dalam mendukung petani dan memperkuat ketahanan pangan nasional,” tegasnya.
Kunker ke Kaltara, Menhan Sjafrie Tinjau Yonif TP 880/Banuanta di Bulungan: Tegaskan Kemampuan Tempur dan Teritorial Pembangunan untuk Kedaulatan Perbatasan
Gerindra Jaksel Kembali Gelar ASRI, Tanam Puluhan Bibit Pohon di Setu Rawa Lindung
Hadirkan Senyum Pascagempa NTT, PIRA Salurkan Bantuan Sembako untuk Warga
Bahas Revisi UU LLAJ, Danang Wicaksana Soroti Masalah ODOL hingga Nasib Transportasi Daring
Bob Hasan Dorong RUU Satu Data Indonesia Hadirkan Pengaturan Baru
Presiden Prabowo Subianto Anugerahkan Tanda Kehormatan kepada Jenderal Listyo Sigit dan Komjen Polisi Dedi Prasetyo
Presiden Prabowo Saksikan Sumpah Ketua Ombudsman Baru, Pengawasan Layanan Publik Diperkuat
Presiden Prabowo Lantik Komjen Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri dan Komjen Wahyu Hadiningrat sebagai Wakapolri
Dedi Mulyadi Tak Bisa Maju Capres 2029 dari Gerindra, Tiket Sudah Diberikan kepada Prabowo?
Turn Back Hoax: [SALAH] Gambar Detik.com Ganjar Menonton Video Bokep
Sosok Airlangga Masih Dibutuhkan Golkar
Dunia Butuh Generasi Muda Bahagia, Tangguh dan Sehat Jiwa
Opini Newsmax, Prabowo dan Peluang Kemakmuran untuk Indonesia
Sastra bisa Jadi Ruang Merawat Akal Sehat dan Kewarasan
Kalender November 2025: Tanggal Merah, Hari Besar, Weton Jawa dan Hijriah
Prabowo Subianto Pernah Tolak Kapal Perang Iran di MNEK 2025 karena Tekanan Amerika Serikat?

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...
Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...
Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer
Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...
Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...
Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...
Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...
Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...
Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...
Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...
Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...

