Hasil Survei Kemensos dan BMGF, Masyarakat Puas dengan Program Bansos

Kabarpolitik.com, JAKARTA – Kementerian Sosial (Kemensos) hari ini memaparkan hasil survei independen MicroSave Consulting Indonesia dalam kerangka kerjasama antara Kemensos dengan Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF) dan lnke Maris & Associates (IMA).

Studi yang dilakukan di 15 provinsi dan mencakup 28 kota/kabupaten di Indonesia ini, menunjukan tingkat keberhasilan yang memuaskan dari program bantuan sosial (bansos) Pemerintah Pusat. Sebesar 93,2 persen Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) menyatakan puas terhadap program bantuan sosial yang bertujuan menekan angka kemiskinan di Indonesia.

Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat memaparkan, hasil survei tersebut menunjukkan hampir semua responden (93 persen) puas terhadap keteraturan penerimaan dana bansos PKH ke dalam rekening. Sebanyak 92 persen puas terhadap respon Contact Center PKH dalam menanggapai aduan, 94 persen puas terhadap pendampingan oIeh Pendamping PKH, 93 persen puas terhadap kemudahakan menjangkau Iokasi pencairan bansos.

Selain itu 94 persen responden menyatakan puas terhadap kemudahan bertransaksi di lokasi pencairan bansos. Bahkan sebesar 86 persen KPM PKH mengetahui bahwa program PKH adalah program Pemerintah Pusat.

“Mereka juga dapat menjelaskan dengan baik pemanfaatan bantuan sosiaI sebagaimana yang disyaratkan pemerintah,” kata Harry Hikmat pada temu media di Kemensos, Jakarta, Senin (15/4).

Lebih lanjut Harry menjelaskan sebanyak 74 persen responden menggunakan dana bansos PKH untuk pembelian peralatan sekolah, 67 persen untuk biaya sekolah, 38 persen untuk biaya trasportasi ke sekolah, 42 persen biaya ekstrakulikuler sekolah, dan 33 persen untuk biaya masuk sekolah di tahuh ajaran baru.

“Selain untuk kebutuhan sekolah, 54 persen responden juga menggunakan dana bansos untuk membeli makanan tambahan,” kata Harry.

Tak hanya itu, KPM PKH juga mengapresiasi positif bansos non tunai melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). “Sebanyak 98 persen KPM PKH Iebih memilih metode penyaluran non tunai meIaIui KKS dibandingkan dengan cara sebeIumnya melalui kantor pos,” jelas Harry.

Disampaikan Harry sebanyak 86 persen KPM PKH baru pertama kaIi memiliki rekening bank yang mereka akses meIaIui KKS. Melalui KKS, penerima PKH Iebih meIek transaksi bank melalui ATM, mereka juga tidak mengeIuarkan biaya pencairan, sehingga menerima dana bansos utuh.

“Sebanyak 23 persen KPM PKH memanfaatkan rekening KKS untuk transaksi keuangan mereka yang memberikan kontribusi signifikan terhadap inkIusi keuangan,” katanya.

Sekitar 64 persen pencairan dana PKH dilakukan meIaIui ATM bank dibandingkan Agen Bank sebesar 14 persen dan e-Warong sebanyak 2,4 persen. Sebanyak 18 persen KPM PKH tidak melakukan pencairan dana sekaligus yang menunjukkan perilaku-perilaku menabung.

Sebagai informasi, survei independen MicroSave Consulting Indonesia melibatkan 2.903 responden dengan 1.466 KPM PKH dan 1.437 dari kontrol group (non-KPM PKH), serta ditambah 25 In-depth Interview. Kontrol grup adalah kelompok non penerima sebagai perbandingan untuk kelompok penerima PKH.

“Data KPM PKH dan non-KPM PKH diambil dari Basis Data Terpadu (BDT) yang berada pada 11-20 percentil,” ujar Harry.

Adapun survei dibagi di tiga wilayah yakni Wilayah Barat (Sumatera Barat dan Sumatra Utara, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur), Wilayah Tengah (Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur), dari Wilayah timur (Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, NTT dan Papua). (hms/Fajar)

rn