Connect with us

Nasional

Ijtima Sanawi ke-18 Resmi Ditutup, Ini Sejumlah Keputusan Rekomendasinya

Published

on

JAKARTA – Kegiatan Ijtima Sanawi ke-18 DSN MUI secara resmi telah ditutup oleh Ketua MUI Bidang Fatwa KH Asrorun Niam Sholeh.

Kegiatan yang bertajuk: Penguatan Ekosistem Ekonomi Syariah dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional ini digelar pada 1-2 Desember 2022 secara hybrid.

Pada Kamis (1/12/2022) Wakil Presiden RI KH Maruf Amin yang diwakili oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani membuka kegiatan Ijtima Sanawi ke-18 ini.

Kegiatan ini berhasil mencetuskan dan menyepakati sejumlah rekomendasi terkait pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

Hasil rekomendasi tersebut disampaikan oleh Direktur DSN MUI Institute KH Azharudiin Lathif. Berikut hasil rekomendasi yang dihasilkan dalam Ijtima Sanawi ke-18 DSN MUI:

Advertisement

Rekomendasi untuk Pemerintah:

A. Melakukan kolaborasi antara berbagai lembaga baik lembaga komeril, lembaga dana sosial Islam dan kegiatan sektor ril seperti aktivitas industri halal yang melibatkan peran usaha mikro dan ultra mikro.

B. Menguatkan lembaga-lembaga keuangan syariah melalui penggabungan usaha, akuisisi usaha, penawaran umum saham dan aksi konfrontasi lainnya.

C. Mendukung memberikan insentif, fasilitas, kemudahan dan lain-lain bagi.

Pertama, pebisnis yang menerapkan jaminan prodak halal dan memberikan tambahan insentif bagi pebisnis yang menerapkan produk halal untuk pasar ekspor.

Advertisement

Kedua, Lembaga keuangan yang memiliki unit usaha syariah yang melakukan dan memberikan insentif tambahan bagi yang melakukan konversi syariah secara penuh.

Ketiga, lembaga keuangan dan bisnis yang melakukan inovasi digital.

Keempat, badan usaha milik negara dan swasta yang melakukan seluruh kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip syariah.

Kelima, lembaga sosial keagamaan yang mengelola dana sosial keagamaan yang mempunyai dampak pada tujuan pembangunan nasional berkelanjutan.

D. Mewujudkan kekuatan ekonomi negara dan masyarakat dengan cara optimalisasi penghimpunan dan penyaluran dana sosial yang menjadi bagian inklusif dalam upaya mendukung pembangunan bangsa dan negara.

Advertisement

E. Memanfaatkan teknologi digital dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan zakat dan wakaf.

F. Melakukan harmonisasi terhadap masalah regulasi atau peraturan perundang-undangan yang mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

Rekomendasi untuk otoritas dan pemangku kepentingan lainnya:

a. Agar DPR meningkatkan komitmennya dalam mendukung dan penguatan dalam sektor keuangan syariah melalui antara lain dengan melakukan pengawalan terhadap kebijakan kewajihan spin off unit usaha syariah di lembaga keuangan syariah melalui undang-undang pengembangan dan penguatan sektor ekonomi syariah yang saat ini sedang dalam pembahasan di DPR.

b. Agar OJK senantiasa memberikan dukungan melalui regulasi pengawasan dan kebijakan-kebijakan yang semakin menumbuh kembangkan eksistensi keuangan syariah di Indonsesia.

Advertisement

c. Agar Bank Indonesia meningkatkan perannya dalam mengembangkan sistem pembayaran dan mengembangkan pasar uang di Indonesia yang sesuai dengan prinsip syariah dalam rangka mencapai visi Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan dunia.

d. Agar Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) dalam rangka meningkatkan fungsi dan perannya memberikan jaminan nasabah bank syariah dan melakukan penanganan dan penyelesaian bank syariah yang mengalami persoalan solvabilitas dengan senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip syariah dan mendengarkan aspirasi pemangku kepentingan perbankan syariah di Indonesia.

e. Agar kementrian Agama dan struktur dibawahnya serta perguruan tinggi di bawah kementrian agama perlu mendukung penuh tumbuh kembangnya keuangan syariah dengan cara antara lain menempatkan dana pengelolaan dan operasionalnya di lembaga keuangan dan bisnis syariah.

f. Agar Baznas mengembangkan sinergitas pengelolaan dana keuangan sosial islam dengan lembaga lain baik lembaga komersil atau pun sosial agar dampak terhadap pengembangan ekonomi masyarakat semakin luas.

g. Agar para ulama dan mubalig terutama yang berasal dari Dewan Syariah Nasional (DSN) termasuk DPS lebih meningkatkan penyempaian materi dakwah yang mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan dan bisnis syariah di Indonesia.

Advertisement

h. Pergurian tinggi yang menyelenggarakan program studi keuangan syariah, ekonomi syariah dan hukum ekonomi syariah agar menyusun dan menerapkan kurikulum yang memperhatikan kebutuhan industri link and match. Sehingga memberikan solusi terhadap persoalan SDM dan ketenagaan kerja syariah di Indonesia.

C. Rekomendasi untuk Dewan Syariah Nasional MUI dan DPS:

A. DSN MUI sebagai otoritas fatwa agar senantiasa berupaya semaksimal mungkin untuk memperkuat otoritas visi dan perannya dalam memberikan pedoman kesesuaian syariah terkait aktivitas, inisiatif, dan inovasi di dalam dan luar negeri.

B. DSN MUI sebagai pelayan umat agar tetap terus mendengar dan menyerap aspirasi umat, memperhatikan kearifan lokal, menjaga kepentingan bangsa dan negara serta kerukunan umat beragama dalam aktivitas ekonomi.

C. DSN MUI agar senantiasa memperkuat metode pengambilan hukum, istimbatul ahkam dalam rangka fikih muamalat tanpa kehilangan fleksibilitasnya yang menjadi ciri muamalat dan prinsip kehati-hatian dalam ijtihad.

Advertisement

D. DSN MUI agar terus memberikan solusi fikih dan berkontribusi terhadap solusi fikih global antara lain dengan menghadirkan solusi dalam makhorij al fikiyah atas berbagai problem fikih muamalat kontemporer dan reka bangun keuangan Islam melalui penerbitan sesuai ketentuan.

E. DSN agar meningkatkan pengetahuan dan kompetensinya di bidang fikih muamalah, fatwa-fatwa DSN MUI dan termasuk keterampilan pengawasan di industri yang diawasinya.

(Sadam Al-Ghifari/Angga)

[MUI]rn

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hanya Kuasai Enam dari 57 Kapal di Merak, Legislator Minta Danantara Perkuat Armada ASDP Hanya Kuasai Enam dari 57 Kapal di Merak, Legislator Minta Danantara Perkuat Armada ASDP
Politik6 jam ago

Hanya Kuasai Enam dari 57 Kapal di Merak, Firnando Hadityo Ganinduto Minta Danantara Perkuat Armada ASDP

Keterbatasan kepemilikan armada di lintasan Merak–Bakauheni menjadi perhatian Anggota Komisi VI DPR RI Firnando Hadityo Ganinduto. Ia meminta Danantara memberikan...

Sugeng Suparwoto: Ketepatan Sasaran Subsidi Listrik Harus Terus Dijaga Sugeng Suparwoto: Ketepatan Sasaran Subsidi Listrik Harus Terus Dijaga
Politik1 hari ago

Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto: Ketepatan Sasaran Subsidi Listrik Harus Terus Dijaga

Ketepatan penyaluran subsidi energi menjadi faktor penting agar anggaran negara benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak. Wakil Ketua Komisi XII DPR...

Pemerataan Listrik hingga Pelosok Perlu Dukungan Anggaran dan Solusi Alternatif Pemerataan Listrik hingga Pelosok Perlu Dukungan Anggaran dan Solusi Alternatif
Politik1 hari ago

Syarif Fasha: Pemerataan Listrik hingga Pelosok Perlu Dukungan Anggaran dan Solusi Alternatif

Pemerataan akses listrik hingga wilayah terpencil masih menghadapi kendala geografis dan keterbatasan infrastruktur. Selain perluasan jaringan, pemanfaatan teknologi alternatif seperti...

Stok Beras Bulog Capai 4,5 Juta Ton, Distribusi dan Harga Jadi Sorotan Stok Beras Bulog Capai 4,5 Juta Ton, Distribusi dan Harga Jadi Sorotan
Politik1 hari ago

Stok Beras Bulog Capai 4,5 Juta Ton, Komisi XI DPR Dorong Distribusi dan Stabilitas Harga

Ketersediaan beras dalam jumlah besar perlu diikuti distribusi yang efektif dan harga yang terjangkau agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Karena...

PLTS Komunal dan Bantuan Listrik Gratis Didorong untuk Warga Pesisir OKI PLTS Komunal dan Bantuan Listrik Gratis Didorong untuk Warga Pesisir OKI
Politik1 hari ago

Dewi Yustisiana Dorong Percepatan PLTS Komunal di Pesisir OKI

Keterbatasan akses listrik masih menjadi persoalan bagi masyarakat di kawasan pesisir Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan. Kondisi geografis...

Pemetaan 242 Ribu Guru PPPK Harus Adil antara Kebutuhan Sekolah dan Kondisi Riil Pemetaan 242 Ribu Guru PPPK Harus Adil antara Kebutuhan Sekolah dan Kondisi Riil
Politik1 hari ago

Kurniasih Mufidayati: Pemetaan 242 Ribu Guru PPPK Harus Adil antara Kebutuhan Sekolah dan Kondisi Riil

KABARPOLITIK.COM, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati meminta pemetaan ulang penempatan 242.482 guru PPPK paruh waktu...

Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah
Politik2 minggu ago

Hetifah Sjaifudian: Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah

Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian menyoroti masih adanya ketimpangan akses dan fasilitas pendidikan antara sekolah umum dan lembaga...

RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden
Politik2 minggu ago

Soedeson Tandra: RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden

Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset Soedeson Tandra mengungkapkan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset akan membentuk kelembagaan khusus yang...

BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa
Politik3 minggu ago

BKSAP DPR RI Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong penyelesaian berbagai konflik global melalui dialog dan diplomasi dalam pertemuan Friendly Talk...

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global
Politik3 minggu ago

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Samuel Wattimena  menekankan pentingnya identitas masing-masing daerah, khususnya terkait pembuatan ulos, yaitu...