Connect with us

News

Ini Pedoman Vaksin COVID-19 pada Pengungsi dan Migran

Published

on

JAKARTA – Vaksinasi COVID-19 kini diperuntukkan untuk semua golongan. Tak hanya lansia atau tenaga kesehatan, tetapi juga untuk kalangan umum usia produktif bahkan anak-anak.

Vaksin COVID-19 menjadi hal yang penting karena sebagai upaya untuk mencapai herd immunity atau kekebalan kelompok agar dapat hidup berdampingan dengan virus Corona di masa pandemi.

Kendati demikian, meski semua orang terkena dampak akibat pandemi COVID-19, namun dampaknya tidak dirasakan secara merata.

Berdasarkan tinjauan yang dilakukan oleh World Health Organization (WHO), pengungsi dan migran lebih mungkin mengalami beban infeksi COVID-19 yang lebih tinggi dan secara tidak proporsional terwakili dalam kasus, rawat inap, dan kematian.

Oleh sebab itu, baru-baru ini, WHO mengeluarkan pedoman tentang National Deployment and Vaccination Plans (NDVPs) atau Rencana Penerapan dan Vaksinasi Nasional. Akhirnya, pada 31 Agustus 2021, WHO menerbitkan Panduan Interim 'Imunisasi COVID-19 dalam pengungsi dan migran: prinsip dan pertimbangan utama'.

Advertisement

Mengutip laman resmi WHO, dokumen tersebut memberikan informasi tentang tantangan dan hambatan utama untuk mengakses layanan vaksinasi, seperti stigma, pengucilan dan ketidakpercayaan, yang mengakibatkan rendahnya pengambilan vaksin dan keraguan; kurangnya sarana dan informasi keuangan; ketakutan mengenai biaya, keamanan dan deportasi atau penahanan.

Panduan sementara tersebut diantaranya berisikan beberapa hal, seperti:

1. Praktik yang baik dan menyoroti prinsip dan pertimbangan utama yang berasal dari hak dan kebijakan serta praktik untuk memastikan bahwa pengungsi dan migran memiliki akses yang sama untuk melakukan vaksinasi COVID-19.

2. Hambatan yang mencegah mereka mengakses layanan ditangani dengan benar.

3. Prinsip dan pertimbangan termasuk memastikan akses universal dan setara terhadap vaksin COVID-19 bagi pengungsi dan migran tanpa memandang status migrasi, dengan akses yang sama dengan warga negara.

Advertisement

4. Mengatasi hambatan yang mencegah pengungsi dan migran mengakses layanan vaksinasi COVID-19 dan perjalanan internasional.

5. Mempromosikan penyerapan vaksin dan mengatasi keraguan vaksin.

6. Melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan implementasi vaksinasi COVID-19 dan meningkatkan komunikasi yang efektif untuk membangun kepercayaan dan melawan informasi yang salah.

7. Mengembangkan pendekatan inovatif dan strategi vaksinasi untuk pengungsi dan migran yang tinggal di daerah yang sulit dijangkau.

Dokumen ini dikembangkan oleh Program Kesehatan dan Migrasi WHO bekerja sama dengan Departemen Imunisasi, Vaksin dan Biologi dan Intervensi Darurat Kesehatan dan mitra, otoritas nasional, organisasi pemerintah dan nonpemerintah, tim cluster kesehatan, kantor negara WHO dan Perserikatan Bangsa-Bangsa tim negara yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mendukung penyebaran, penerapan, dan pemantauan vaksin COVID-19 pada pengungsi dan migran; dan mitra yang memberikan dukungan.

Advertisement

WHO mengungkapkan pengungsi dan migran tetap berada di antara anggota masyarakat yang paling rentan dan sering menghadapi xenofobia; diskriminasi; kehidupan, perumahan, dan kondisi kerja yang buruk; dan akses yang tidak memadai ke layanan kesehatan, meskipun masalah kesehatan fisik dan mental sering terjadi.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pandemi COVID-19 telah menimbulkan tantangan tambahan baik dalam hal peningkatan risiko infeksi dan kematian yang dialami oleh pengungsi dan migran.

“Menyoroti ketidakadilan yang ada dalam akses dan pemanfaatan layanan kesehatan. Pengungsi dan migran juga menderita dampak ekonomi negatif dari penguncian dan pembatasan perjalanan,” kata WHO.

Oleh sebab itu, pengungsi dan migran harus dalam kondisi kesehatan yang baik untuk melindungi diri mereka sendiri dan penduduk setempat.

Mereka memiliki hak asasi manusia atas kesehatan, dan negara berkewajiban untuk menyediakan layanan perawatan kesehatan yang sensitif bagi pengungsi dan migran.

Advertisement

(detak)

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...