Connect with us

Nasional

Jadwal Resmi Pelaksanaan CASN 2021, Pendaftaran Dibuka Bulan Juli

Published

on

Kabarpolitik.com, JAKARTA — Pendaftaran seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2021 dibuka mulai besok, Rabu 30 Juni sampai 21 Juli 2021.

Hal ini tertuang dalam Surat Keputusan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan nomor 5587/B-KS.04.01/SD/K/2021 tertanggal 28 Juni 2021 perihal jadwal pelaksanaan seleksi CPNS dan PPPK nonguru tahun 2021 yang ditandatangani oleh Kepala BKN, Bima Haria Wibisana secara elektronik.

“Sehubungan dengan akan dilaksanakannya proses seleksi pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Tahun 2021, bersama ini kami sampaikan jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan CPNS Formasi Tahun 2021 dan Seleksi Penerimaan PPPK Nonguru Tahun 2021,” keterangannya dalam surat.

Dijelaskan, jadwal dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan penerimaan CPNS danPPPK Nonguru Tahun 2021. Adapun jadwal seleksi PPPK Guru akan diumumkan kemudian.

“Jadwal seleksi PPPK Guru akan disampaikan secara terpisah oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan mengacu pada surat ini,” imbuhnya. (selfi/fajar)

Advertisement

Adapun jadwal lengkapnya sebagai berikut:

  1. Pengumuman Seleksi ASN (30 Juni s.d. 14 Juli 202)
  2. Pendaftaran Seleksi ASN(30 Juni s.d. 21 Juli 202)
  3. Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi(28 s.d. 29 Juli 2021)
  4. Masa Sanggah(30 Juli s.d. 1 Agustus 2021)
  5. Jawab Sanggah(30 Juli s.d. 8 Agustus 2021)
  6. Pengumuman Pasca Sanggah(9 Agustus 2021)
  7. Pelaksanaan SKD(25 Agustus s.d. 4 Oktober 2021)
  8. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK NonguruSetelah pelaksanaan SKD selesai dimasing-masing titik
  9. Pengumuman Hasil SKD(17 s.d. 18 Oktober 2021)
  10. Persiapan Pelaksanaan SKB(19 Oktober s.d 1 November 2021)
  11. Pelaksanaan SKB(8 s.d. 29 November 2021)
  12. Penyampaian Hasil Integrasi SKD dan SKB serta Seleksi PPPK Nonguru(15 s.d. 17 Desember 2021)
  13. Pengumuman Kelulusan(18 s.d. 19 Desember 2021)
  14. Masa Sanggah(20 s.d. 22 Desember 2021
  15. Jawab Sanggah)20 s.d. 29 Desember 2021(16. Pengumuman Pasca Sanggah)30 s.d. 31 Desember 2021(17. Pengisian DRH1 s.d. 18 Januari 2022)
  16. Usul Penetapan NIP/NI PPPK(19 Januari s.d. 18 Februari 2022)

rn(Fajar)rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik8 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik8 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik8 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik8 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik8 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik8 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik8 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...