JK Buka Suara Soal Dana Desa Yang Tak Efektif Pangkas Pengangguran

Kabarpolitik.com, JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah angkatan kerja pada Agustus 2018 sebanyak 131,01 juta orang, atau naik 2,95 juta orang dibanding Agustus 2017. Sejalan dengan capaian tersebut, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga meningkat 0,59 persen.

Adapun rinciannya sebanyak 124,01 juta orang adalah penduduk bekerja, sedangkan 7 juta orang menganggur.

Capaian itu dianggap tidak sejalan dengan program dana desa milik pemerintah. Padahal, program itu dilakukan salah satunya untuk menekan angka pengangguran.

Menanggapi hal itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyebut jika dana desa dalam beberapa tahun terakhir terus berjalan. Namun di sisi lain, lahan-lahan milik warga desa terus tergerus karena pembangunan rumah dan pabrik-pabrik. Hal itu lantas membuat mereka tergusur dan kehilangan lahan mata pencahariannya.

“Ini suatu memang dilematis. Produktivitas itu baru bisa kalau mekanisasi berjalan. Sebenarnya akibat industri maka banyak orang di desa yang ikut kerja (di kota) karena lahan makin kecil di daerah,” ujarnya di Jakarta, Selasa (6/11).

“Maka lahan makin kecil karena (pembangunan) rumah, karena pabrik, otomatis tenaga kerja di desa berkurang, yang sebagian ke industri atau menanam sesuatu yang lebih bernilai. Apapun itu otomatis akan terjadi, negara apapun. Bahwa tenaga kerja di desa akan masuk urbanisasi,” sambungnya.

Oleh karena itu, JK enggan menyebut tingkat pengangguran yang masih di atas 5 persen disebabkan oleh dana desa. Dia juga mengklaim paling tidak angka pengangguran bisa ditekan dari sebelumnya 5,50 persen menjadi 5,34 persen.

“Kecenderungan dimana-mana begitu. Bahwa tenaga kerja di desa akan terjadi urbanisasi dan akibat seperti itu lahan makin sempit dan juga mekanisasi menyebabkan tenaga kerja di pedesaan per hektarnya akan turun,” tandasnya. (hap/JPC)

rn
source