Nasional
Jokowi Kecewa Banyak Menterinya Keluar Negeri, Gus Umar: Emang Gak Izin Presiden?
Kabarpolitik.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo mengaku kecewa dengan sejumlah menterinya yang kedapatan melakukan kunjungan kerja di luar Negeri.
Jokowi menyebut dalam PPKM Darurat ini tentunya sense of crisis seluruh kementerian/lembaga dan para pimpinan harus ada.
Jokowi pun menginstruksikan seluruh menteri dan kepala lembaga dilarang untuk bepergian ke luar negeri.
Menanggapi itu, Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Umar Syadat Hasibuan justru bingung dengan kekecewaan Jokowi.
Ia pun heran, harusnya menteri yang melakukan kunjungan kerja ke luar Negeri itu meminta izin ke Jokowi.
“Saya bingung emang menteri keluar Negeri gak izin apa sama presiden? saya kaget, Saya bingung,” ujar Umar di akun twitter miliknya.
Diketahui beberapa hari belakangan, para pembantu presiden melakukan lawatan kerja ke luar negeri di tengah angka kasus Covid-19 sedang tinggi. (zaki/fajar)
rn(Fajar)rn
RUU Statistik Dibahas, La Tinro Tekankan Pentingnya Data Akurat untuk Kebijakan
Jangan Rusak Kampus, M. Husni Dorong Kemenag Periksa Polemik Rektor UINSA
Bob Hasan: Reforma Agraria Harus Pastikan Hak Rakyat atas Tanah
Tinjau Latma PEGASE 2026 di Halim, Menhan RI Tegaskan Komitmen Penguatan Diplomasi Pertahanan dan Interoperabilitas TNI AU
Irjen Kemhan Wakili Sekjen Kemhan Buka Exercise Trident Resolve 2026 di Banten
Dirjen Strahan Kemhan Hadiri Resepsi Peringatan ke-77 Berdirinya Republik Rakyat Tiongkok (RRT)
STAI Syekh Manshur Dorong Transformasi Pendidikan Islam Lewat Bedah Buku
Dipimpin Dasco, DPR dan Pemerintah Sepakati RUU Reforma Agraria
Dedi Mulyadi Tak Bisa Maju Capres 2029 dari Gerindra, Tiket Sudah Diberikan kepada Prabowo?
Turn Back Hoax: [SALAH] Gambar Detik.com Ganjar Menonton Video Bokep
Sosok Airlangga Masih Dibutuhkan Golkar
Dunia Butuh Generasi Muda Bahagia, Tangguh dan Sehat Jiwa
Opini Newsmax, Prabowo dan Peluang Kemakmuran untuk Indonesia
Sastra bisa Jadi Ruang Merawat Akal Sehat dan Kewarasan
Kalender November 2025: Tanggal Merah, Hari Besar, Weton Jawa dan Hijriah
Abdul Wachid: Komisi VIII DPR Setujui Tambahan Anggaran BPJPH dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...
Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...
Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer
Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...
Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...
Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...
Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...
Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...
Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...
Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...
Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...