Connect with us

Nasional

Jokowi Tak Wajib Pulangkah Habib Rizieq Shihab

Published

on

Kabarpolitik.com, JAKARTA — Pengamat politik, Karyono Wibowo menyebut Presiden RI terpilih Joko Widodo (Jokowi), tidak punya kewajiban memulangkan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab yang sudah berada di Arab Saudi sekitar dua tahun.

“Menurut saya Pak Jokowi tidak punya kepentingan memulangkan atau tidak Habib Rizieq,” kata dia saat dihubungi, Senin (8/7).

Menurut Karyono, Jokowi tidak memiliki konflik personal dengan Habib Rizieq. Eks Gubernur Jakarta itu tidak pernah terekam menyindir Rizieq secara personal. Karena itu, urusan pemulangan Rizieq tidak ada kaitannya dengan Jokowi.

“Artinya ini kembali ke individu Habib Rizieq apakah dia mau memutuskan pulang atau tidak. Sebab Pak Jokowi tidak mengumbar konflik personal,” ungkap dia.

Lagi pula, lanjut dia, Jokowi perlu melakukan hal penting lain ketimbang mengurusi pemulangan Rizieq. Setidaknya, Jokowi perlu memulangkan para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) bermasalah di luar negeri.

Advertisement

Mayjen Kivlan Siap Hadiri Sidang Praperadilan

Bukan Gading, Putri Gisel Rindukan Ini

Penelusuran ICW, Calon Hakim Ad Hoc Minim Kepakaran Tipikor

“Menurut saya tidak perlu Jokowi memulangkan Habib Rizieq. Sebab tidak ada urgensinya. Secara personal kan tidak ada masalah. Lebih baik memulangkan TKI yang bermasalah di sana,” ungkap dia.

Wacana pemulangan Rizieq belakangan mencuat seturut pernyataan Juru Bicara Prabowo – Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak di akunnya di Twitter @Dahnilanzhar, Kamis (4/7).

Dahnil mengharapkan pemerintahan Presiden Jokowi memberikan kesempatan kepada Habib Rizieq Shihab pulang ke Indonesia. Menurut Dahnil, kepulangan Habib Rizieq bisa dimasukkan dalam rekonsiliasi politik nasional.

Advertisement

Selain itu, Dahnil mengharapkan pada periode pemerintahan mendatang tidak ada lagi kriminalisasi terhadap ulama. Mantan ketua umum Pemuda Muhammadiyah itu juga mengharapkan ulama-ulama yang kritis terhadap pemerintah tidak disudutkan dengan berbagai narasi. (jpnn)

.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {
width: 100% !important;
}
rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik8 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik8 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik8 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik8 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik8 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik8 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik8 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...