Jokowi Teken Perpres soal Tunjangan Fungsional PNS, Begini Besarannya

Kabarpolitik.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan regulasi baru soal penyesuaian tunjangan fungsional PNS (Pegawai Negeri Sipil).

Ada empat regulasi yang ditetapkan presiden dan diundangkan pada 7 Januari 2021, yaitu Perpres Nomor 3 Tahun 2021, Perpres Nomor 4 Tahun 2021, Perpres Nomor 5 Tahun 2021, dan Perpres Nomor 6 Tahun 2021.

Keempat Perpres tersebut mengatur tentang nilai tunjangan bagi PNS untuk empat jabatan fungsional, yaitu pembina teknis perbendaharaan negara, analis pengelolaan keuangan APBN, analis perbendaharaan negara, dan pranata keuangan APBN yang dinaikkan.

Mengutip isi Perpres Nomor 3 Tahun 2021, pembina teknis perbendaharaan terampil mendapatkan tunjangan senilai Rp 360 ribu.

Berikutnya pembina teknis perbendaharaan negara mahir mendapatkan Rp 540 ribu. Pembina teknis perbendaharaan negara penyelia Rp 960 ribu per bulan.

Kemudian Perpres Nomor 4 Tahun 2021 mengatur besaran tunjangan analis pengelolaan APBN ahli pratama mendapatkan tunjangan sebesar Rp 540 ribu per bulan.

Selanjutnya untuk analis pengelolaan APBN ahli muda mendapat tunjangan sebesar Rp 1,1 juta per bulan, dan analis pengelolaan APBN ahli madya senilai Rp 1,38 juta.

Dalam Perpres Nomor 5 Tahun 2021, analis perbendaharaan negara ahli pertama berhak mendapatkan tunjangan senilai Rp 540 ribu per bulan. Sedangkan analis perbendaharaan ahli muda tunjangannya Rp 1,1 juta.rn(Fajar)rn