Connect with us

Nasional

Kata Kapolri, Tidak Ada Lagi Cebong dan Kampret

Published

on

Kabarpolitik.com, JAKARTA–Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto beserta jajaran menghadiri rangkaian HUT Bhayangkara ke 73, di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat. Acara ini dibuka dengan jalan sehat dari Monumen Nasional (Monas) sampai ke Sarinah, Jakarta Pusat.

Acara ini seharusnya dihelat pada 1 Juli 2019. Namun, acara HUT Bhayangkara harus diundur karena suasana Indonesia yang masih memanas pasca Pilpres 2019.

“Acara ini bagian dari rangkaian peringatan hari Bhayangkara ke 73, 1 Juli 1946 – 1 Juli 2019. Harusnya dilaksanakan tgl 1 Juli, tapi karena dinamika keamanan, tanggal 27 dan 28 masih ada sidang MK. Upacara tanggal 1 diundur semuanya jadi tanggal 10 serempak seluruh Indonesia,” kata Kapolri, Jendral Tito Karnavian di lokasi, Minggu (7/7).

Mantan Kapolda Metro Jaya ini mengatakan Polri dan TNI menjadi ujung tombak keamanan Indonesia. Dengan acara ini, Tito berharap TNI-Polri semakin solid dalam segala hal.

Diatur UU Sisdiknas, Pendidikan Agama Tak Mungkin Dihapus

Model Rambut Pria yang Trend pada 2019

Advertisement

Perlakuan Khusus CJH asal Pacitan Saat Masuk Asrama

“Selama setahun terakhir, kebersamaan inilah yang membuat kita semua bisa berdiri tegak di Monas ini. Berbagai event besar selama setahun terutama tentang keamanan, alhamdulilah bisa kita lalui bersama,” ucap Tito.

“Poin penting kerjasama soliditas sinergi antara TNI-Polri, dua pilar utama bangsa. Kita melampaui Pilkada 2018, 171 pilkada serentak seluruh Indonesia. Kita melalui berbagai peristiwa besar. Gempa bumi di Lombak, tsunami Palu, Selat Sunda. Semuanya dapat kita lalui,” sambungnya.

Selain itu itu, mantan Kapolda Metro Jaya ini berharap tak ada lagi berita-berita hoaks dikalangan masyarakat. Jenderal bintang empat ini juga meminta tidak ada lagi istilah pendukung 01 dan 02. Saat ini, kata Tito yang ada adalah pendukung 03 yakni persatuan Indonesia.

“Kita melihat hoaks luar biasa, ada istilah cebong lah kampret lah. Sekarang tidak ada lagi cebong kampret, sekarang adanya bangsa Indonesia,” tandasnya. (jp)

Advertisement

.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {
width: 100% !important;
}
rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik8 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik8 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik8 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik8 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik8 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik8 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik8 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...