Connect with us

Nasional

Keberadaan Angkutan Umum Dinilai Tidak Optimal

Published

on

Kabarpolitik.com, SEMARANG – Padatnya kendaraan pribadi di jalanan, salah satunya diakibatkan tidak optimalnya keberadaan angkutan umum. Pasalnya selain jadwal yang tidak menentu, rute yang dimiliki terkadang kurang menunjang aktivitas masyarakat sehari-hari.

Di Kota Lunpia, Semarang, kehadiran Bus Rapid Transit (BRT) sejak hampir satu dekade silam dinilai juga belum ideal pemanfaatannya, khususnya dalam mengurangi kepadatan lalu lintas.

Trans Semarang yang mengaspal di jalanan dengan total tujuh koridornya hingga tahun ini, dinilai Pengamat Transportasi Joko Setyowarno belum berhasil memikat warga. Atau tepatnya membuat mereka beralih dari kendaraan pribadi yang dirasanya masih menjadi penyebab utama kemacetan di beberapa ruas jalan.

“Yang bagus itu model provinsi (Trans Jateng), tapi pengelolaannya sudah lebih baik. Tapi belum ideal saja, belum sesuai harapan. Ada tujuh koridor masih macet sekarang,” ujarnya kepada JawaPos.com (Grup Fajar), baru-baru ini.

Joko menyebut keberadaan Trans Semarang belum mampu menarik minat warga dan membuat mereka beralih menggunakan layanan transportasi publik. Lantaran, daya jangkau BRT ini sendiri yang masih lemah.

Advertisement

“BRT Kota ini harusnya masuk ke seluruh kawasan pemukiman. Harus masuk ke perumahan-perumahan, misal Krapyak. Orang dulunya ada kok. Perumnas Banyumanik dulu itu juga ada. Semua kawasan perumahan itu dulu ada bus. Orang kan berangkat dari rumah, apalagi sekarang ada sepeda motor,” sambungnya.

Selain daya jangkau yang menurun, Joko juga menilai kualitas angkutan yang belum memadai perkembangan zaman. Tahun 80-an, katanya ada bus tingkat yang beroperasi dari Pasar Johar hingga Jatingaleh. “Itu bus besar bahkan sampai malam, makanya sekarang bus kecil kemunduran,” katanya lagi.

Guna menuju pelayanan ideal, selain langkah-langkah yang disebutkan Joko di atas, masih ada lagi upaya lain agar BRT ini mencapai fungsi primanya. Yakni makin merangkul para pengusaha, dalam hal ini operator bus angkutan kota, termasuk angkot agar mau membantu memperluas daya jangkau Trans Semarang.

Cara ini sebenarnya sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Perhubungan setempat sebagai pengelola BRT Trans Semarang. Dengan pola scrapping, bus-bus bermesin lawas dilebur menjadi beberapa unit Trans Semarang. Khususnya untuk armada koridor II dan seterusnya.

“Seperti idealnya yang dilakukan Provinsi Jawa Tengah. Jadi angkutan lamanya hilang, di-scrapping. Masuk yang baru mereka (pengemudi) dapat gaji bulanan yang layak. Jakarta saja berani menggaji sampai Rp 10 juta. Pengemudi itu vital,” tegasnya.

Advertisement

Di samping itu, Pemerintah Kota juga harus mengambil kebijakan lainnya supaya kehadiran Trans Semarang dalam upayanya mengurai kemacetan bisa didukung ke depannya. Sebagaimana dibagi dalam push dan pull strategies oleh Joko. Sekelas Kota Semarang, yang metropolitan ini ada 11 langkah diperlukan, termasuk pembangunan MRT/BRT dan restrukturisasi bus tadi.

 

Angkutan Pengumpan

 

Pull strateginya, pertama optimalisasi angkutan rel, integrasi antar moda angkutan (fisik, tiket, dan jadwal), penyediaan lahan park and ride, peningkatan kualitas, revitalisasi dan perluasan pedestrianisasi, juga penertiban angkutan liar.

Advertisement

Push strateginya, adalah pemberlakuan congested/road pricing, lalu high-occupancy vehicle lane atau HOV Lane (3 in 1), pembatasan parking on street. “Tarif parkir dinaikkan. kalau bisa pusat-pusat kota itu nggak ada lahan parkir. Paksa orang untuk naik angkutan publik. Itu mengurangi kapasitas jalan,” ujarnya menegaskan.

Terakhir, yakni pembatasan kendaraan bermotor yang penerapannya bisa dalam berbagai cara. “Sejak eranya kredit, makin parah jalanan itu. Masyarakat jangan disalahkan, tapi yang mengeluarkan kebijakan. Sebelas langkah harus dilakukan, harus mulai dipikir dan punya target. Butuh waktu memang, di saat itu juga bisa diberlakukan ganjil-genap, tilang CCTV dan sebagainya,” cetusnya.

Kendati demikian, upaya memaksimalkan keberadaan transportasi masal yang nyaman terus dilakukan oleh Pemkot Solo. Selain menyediakan bus Batik Solo Trans (BST), Pemkot juga menyediakan angkutan pengumpan atau yang disebut dengan nama feeder. Tidak sembarang feeder, angkutan ini memiliki fasilitas yang lebih bagus dibandingkan dengan angkutan pada umumnya.

Hal ini karena, feeder menggunakan fasilitas berupa pendingin udara. Dengan keberadaan fasilitas mumpuni tersebut, diharapkan para penumpang bisa lebih nyaman saat menggunakan feeder. “Feeder dengan AC ini adalah satu-satunya dan pertama di Indonesia. Harapannya ya bisa menarik minat masyarakat menggunakan transportasi umum,” urai Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Solo Hari Prihatno kepada JawaPos.com.

Akan tetapi, harapan tersebut tidak selalu berjalan mulus. Sebab, sumber daya manusia (SDM) sopir feeder dirasa masih rendah. Mereka selama ini sudah terbiasa menjadi sopir angkutan. Sehingga, perilaku atau kebiasaannya masih terbawa meskipun sudah berganti menjadi sopir feeder.

Advertisement

Hari menyebut beberapa perilaku sopir yang tidak bisa dikendalikan adalah tidak mau menutup pintu.

“Kemudian masih suka ngetem atau menunggu penumpang di suatu tempat dan lebih parah ya feeder justru disewa saat jam operasi masih berjalan,” ungkapnya. (apl/dho/gul/JPC)

rn
source

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...