Ketua DPR Sampaikan Program Ketahanan Pangan RI dalam Forum Parlemen G20 di Italia

JAKARTA – Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani berbicara soal Keberlanjutan dan Ketahanan Pangan setelah Pandemi Covid-19 di hari kedua Seventh Group of 20 (G20) Parliamentary Speakers’ Summit (P20) di Italia.

Dalam kesempatan itu, ia juga memaparkan program-program ketahanan pangan Indonesia di hadapan pimpinan parlemen negara-negara anggota G20.

“Untuk mengatasi permasalahan ketahanan pangan, kita perlu langkah strategi. Pertama, mendorong sistem pangan global yang berkelanjutan, inklusif dan tangguh,” kata Puan di Gedung Senat Italia, Palazzo Madama, Roma, Italia, Jumat (8/10/2021).

Puan mengatakan, diperlukan kerangka global yang mencakup stabilitas harga pangan, perdagangan produk pangan, cadangan produk pangan strategis, serta dampak perubahan iklim terhadap produksi.

Sistem ini, kata Puan, harus berisi deteksi dini potensi terjadinya kelaparan, malnutrisi, dan sistem database informasi pasar.

“Pandemi telah mengakibatkan krisis multidimensi yang mempengaruhi kita semua tanpa terkecuali. Laporan FAO memperlihatkan realitas suram karena diperkirakan setidaknya 720–810 juta orang kelaparan tahun 2020, meningkat 20 persen dibandingkan tahun sebelumnya,” sebut Puan.

Dalam diskusi bertajuk ‘Sustainability and Food Security After the Pandemic’ itu, Puan mengatakan pandemi Covid-19 juga memperburuk malnutrisi dan peningkatan jumlah stunting.

Padahal menurutnya, pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi.

“Ketahanan pangan harus dapat memenuhi kebutuhan people, planet, and prosperity,” ucap Puan.

Bagi manusia, ketahanan pangan bisa dilakukan dengan membantu mengurangi kemiskinan dan ketimpangan.

Sementara bagi planet Bumi, sebut Puan, ketahanan pangan dapat berupa produksi dan konsumsi produk pertanian yang ramah lingkungan.

“Bagi kesejahteraan (prosperity), dengan meningkatkan kesejahteraan petani, terutama petani miskin,” imbuh Puan.

Untuk mendukung ketahanan pangan usai pandemi Covid-19, perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu juga menekankan pentingnya memastikan perdagangan pangan dan komoditas pertanian yang terbuka, adil, transparan, dan non-diskriminatif.

Ia mengatakan, perdagangan komoditas pangan sangat penting untuk menjamin supply chain produk pertanian, dan akses pangan bagi masyarakat miskin.

“Kemudian juga diperlukan dukungan finansial dan teknis untuk peningkatan produksi dan distribusi di negara berkembang. Pandemi memberi pelajaran berharga untuk negara menjamin ketersediaan penyediaan produk kesehatan dan makanan dasar. Dalam hal ini, perlu melakukan upaya penelitian bersama, inovasi, dan transfer teknologi dalam pengembangan produksi, distribusi komoditas pangan  yang efisien, termasuk upaya menurunkan food loss and waste,” imbuh politisi PDI-Perjuangan tersebut.

Ditambahkan Puan, perlu data akurat untuk mengetahui situasi ketahanan pangan, baik tingkat global maupun nasional. Ia mengatakan, data yang akurat menjadi panduan dalam membuat kebijakan. Di hadapan pimpinan parlemen negara G20 itu, Puan kemudian mengungkap berbagai program ketahanan pangan Indonesia.

Ia mengatakan, Indonesia terus berupaya mewujudkan ketersediaan pangan yang bernutrisi sekaligus memastikan kehidupan yang layak bagi rakyat.

“Untuk mendukung upaya tersebut, Indonesia telah memiliki legislasi yang komprehensif seperti UU Pangan. Hal ini ditindaklanjuti tahun ini dengan pembentukan Badan Pangan Nasional untuk menangani berbagai permasalahan di sektor pangan,” urai Puan.

Guna memastikan ketahanan pangan bagi lebih 270 juta penduduk, cucu Proklamator RI Bung Karno itu merinci beberapa upaya yang telah dilakukan Indonesia. Salah satunya, kata Puan, dengan peningkatan produksi komoditas pertanian yang berwawasan lingkungan.

“Kemudian menjaga stabilitas harga pangan pokok, penyaluran bantuan pangan untuk keluarga berpendapatan rendah, dan pemberdayaan petani dan UMKM. Saya percaya bahwa upaya komprehensif pada tingkat global dan nasional akan membantu mengatasi tantangan global membangun ketahanan pangan dan tidak meninggalkan siapapun,” pungkas Puan.

Selain berbicara di hadapan forum P20, Puan juga mengadakan pertemuan dengan President Chamber of Deputies Italia, Roberto Fico.

Ada beberapa yang dibicarakan dalam pertemuan itu, termasuk penekanan pentingnya meningkatkan hubungan bilateral, perdagangan, serta peningkatan hubungan antar private sectors.

Dalam pertemuan dengan Roberto Fico, Puan pun menyampaikan keprihatinan terhadap diksriminasi kelapa sawit di Eropa.

Ia menegaskan, pengelolaan kelapa sawit di Indonesia dilakukan berkelanjutan dan berkontribusi bagi pengentasan kemiskinan.

“Kami berharap dukungan Italia untuk penyusunan global guidelines pengelolaan minyak nabati termasuk kelapa sawit,” tutur Puan.

Peraih gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Diponegoro ini pun berbicara soal langkah penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia yang telah mendatangkan hasil positif.

Puan mengungkap Indonesia telah melakukan suntikan vaksin kepada 150 juta warga dengan target vaksinasi sebanyak 70 persen penduduk sebelum akhir tahun 2021.

“Kami juga berterima kasih atas bantuan vaksin dari Italia kepada Indonesia, yang telah datang pada 30 September lalu,” katanya.

Pertemuan juga membahas soal green economy hingga peran perempuan dalam pembangunan Indonesia. Disampaikam pula terdapat target 30 persen wakil perempuan di DPR RI.

“Diperlukan jaminan hak perempuan untuk partisipasi di berbagai sektor. Baik politik, ekonomi dan sosial pada tingkat global, termasuk melibatkan perempuan saat proses pemulihan dari pandemi,” tutup Puan.

(detak)