Connect with us

Politik

Ketua Umum PPP dari Masa ke Masa

Published

on

rnJakarta – Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono mendapatkan amanah untuk memimpin partai berlambang Kabah ini, menggantikan Suharso Monoarfa sejak September 2022.rnDi bawah kepemimpinannya, Mardiono ingin PPP kembali besar, eksis, dan meraih kemenangan.rnNamun, bertahannya partai yang disebut sebagai warisan para ulama ini pun tidak luput dari sosok peranan para ketua umum yang telah berhasil memimpin sejak awal berdirinya partai.rnHingga sekarang, diketahui ada delapan ketua umum yang memimpin PPP, seperti dikutip dalam laman resminya.

Ketua Umum PPP dari Masa ke Masa

1. Mohammad Syafaat Mintaredja

PPP pertama kali dipimpin Mohammad Syafaat Mintaredja. Jabatan sebagai Ketua Umum PPP diembannya selama lima tahun, yaitu 5 Januari 1973 hingga 1978.
Selain menjadi ketua umum partai, Syafaat pernah menjabat sebagai Menteri Penyelenggara Hubungan pada Juni 1968 hingga September 1971. Kemudian, ia juga ditunjuk kembali sebagai Menteri Sosial pada September 1971 hingga Maret 1978.

2. Djaelani Naro

Sosok yang dikenal dengan sapaan John Naro adalah Ketua Umum PPP kedua yang menjabat selama dua periode, pada 1978 hingga 1989. John Naro merupakan seorang politikus sejak era Presiden Soeharto.rnIa juga pernah menjadi Wakil Ketua DPR di era Soeharto. Selain itu, Naro juga pernah menjadi Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA) pada 1988 sampai 1998.

3. Ismail Hassan Metareum

Ismail Hassan Metareum merupakan Ketua Umum PPP ketiga yang memiliki masa jabatan selama sembilan tahun, yakni 1989 hingga 1998. Sebelum menjadi seorang ketua partai, ia juga pernah menjadi Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) pada 1957 sampai 1960.
Selain itu, Ismail Hassan juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua MPR pada Oktober 1992 hingga Oktober 1997 dan merupakan bagian dari pendirian Partai Demokrasi Islam.

4. Hamzah Haz

Ketua Umum PPP keempat diisi Hamzah Haz selama sembilan tahun, mulai dari 1998 hingga 2007. Sebelum menjadi ketua umum, ia merupakan anggota DPR yang menjabat selama enam periode atau 28 tahun dari 1971 hingga 1999.rnHamzah Haz juga pernah menjabat sebagai Menteri Investasi pada era Presiden BJ. Habibie, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan dan Pengentasan Kemiskinan di era Presiden Gus Dur, serta menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia yang ke-sembilan pada 2001, bersamaan dengan Presiden Megawati Soekarnoputri.

Advertisement

5. Suryadharma Ali

Ketua Umum PPP kelima diisi Suryadharma Ali yang menjabat selama tujuh tahun dimulai pada 2007 hingga 2014. Suryadharma juga pernah menjadi anggota DPR RI pada 1999.rnPada 2004 hingga 2009, ia menduduki jabatan sebagai Menteri Koperasi dan Usaha Kecil pada era Kabinet Indonesia Bersatu I, berlanjut 2009 hingga 2014 di Kabinet Indonesia Bersatu II dipercaya menjadi Menteri Agama.

6. Muhammad Romahurmuziy

Sosok yang dikenal dengan sapaan Rommy ini menjabat sebagai Ketua Umum PPP periode 2016 hingga 2019. Pernah menjadi Anggota DPR RI 2 periode, 2009-2014 dan 2014-2019.

7. Suharso Monoarfa

Suharso Monoarfa menjabat sebagai Ketua Umum PPP 2019 hingga 2022. Suharso pernah menjabat sebagai Dewan Pertimbangan Presiden di era pemerintahan Presiden Jokowi-Wapres Jusuf KallarnKemudian, pada era kepemimpinan Presiden Jokowi-Wapres Ma’ruf Amin, ia dipercaya sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

8. Muhamad Mardiono

Muhamad Mardiono merupakan Ketua Umum PPP saat ini. Mardiono memiliki rekam jejak yang panjang di PPP, karier politiknya dimulai dari DPC PPP Cilegon, setelah itu jenjang karirnya terus meningkat, menjadi Bendahara DPW PPP Banten, Ketua DPW PPP Banten, Wakil Ketua Umum DPP PPP, dan Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP.rnDi pemerintahan, Mardiono pernah menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada 2019 hingga 2022.rnSelain itu, ia mendapatkan amanah baru dari Presiden Jokowi yaitu sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerja Sama Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Panganrn rn

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga
Politik2 minggu ago

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto memastikan ketersediaan dan kualitas stok beras di Provinsi Maluku dalam kondisi aman....

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam
Politik2 minggu ago

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Kota Batam

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong penguatan ekosistem industri di Kota Batam melalui kepastian perizinan, keandalan pasokan...

Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali
Politik2 minggu ago

Melchias Markus Mekeng Dorong Bali Percepat Pengembangan Energi Terbarukan

Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng mengingatkan PT PLN (Persero) agar mengantisipasi kebutuhan listrik Bali dalam jangka panjang...

Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam
Politik2 minggu ago

Jalal Abdul Nasir Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam

Komisi XII DPR RI mendorong percepatan commissioning tahap kedua pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS)-Pemping agar pemanfaatan gas Natuna...

Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi
Politik2 minggu ago

Percepat Transisi Energi, Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU

Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto mendorong PT PLN (Persero) memperluas pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) hingga ke...

Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat
Politik2 minggu ago

Anis Byarwati Soroti 48 BPR dan BPRS di Jawa Barat Dicabut Izin Usahanya

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti tingginya jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)...

Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah
Politik2 minggu ago

Wahyu Sanjaya Tekankan PentingnyaLiterasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah

Anggota Komisi XI DPR RI Wahyu Sanjaya menekankan pentingnya peningkatan literasi masyarakat mengenai ketentuan penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan...

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik
Politik2 minggu ago

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah

PT PLN (Persero) perlu memperluas pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hingga ke daerah-daerah kecil. Pemerataan infrastruktur pengisian daya...

Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel
Politik2 minggu ago

Marinus Gea Pertanyakan Kesesuaian Data TKA di Sumsel

Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mempertanyakan kesesuaian data tenaga kerja asing (TKA) dengan kondisi di lapangan di tengah...

Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau
Politik2 minggu ago

Nurdin Halid Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau

Komisi VI DPR RI mendorong integrasi pelabuhan, transportasi, pergudangan, dan pusat distribusi untuk menekan biaya logistik serta disparitas harga barang...