Connect with us

Nasional

Kiai Masduki Berharap Forum R20 Diadakan secara Kontinu dan Konsisten

Published

on

JAKARTA — Forum Konferensi Internasional Religion of Twenty (R20) sudah selesai digelar beberapa hari yang lalu di Nusa Dua, Bali. Hadir sejumlah tokoh agama-agama di seluruh dunia yang melahirkan beberapa rekomendasi sebagai upaya perdamaian dunia dan mengatasi krisis global melalui jalur agama.

Penting agar pertemuan serupa R20 untuk terus secara kontinu dan konsisten diadakan. Hal itu disampaikan oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Informasi dan Komunikasi, KH Masduki Baidlowi, dalam kegiatan Halaqah Mingguan Infokom, Kamis (24/11/2022).

“Menjadi sangat penting bagaimana agama dilihat dari sisi terangnya yang berperan integratif terhadap negara bangsa-bangsa,” kata Kiai Masduki.

Hal itu, kata dia, mengingat faktor sejarah kelam yang terjadi antaragama. Misalnya, perang salib yang terjadi antara agama Islam dan Kristen, atau pergulatan Islam-Hindu di India. Sejarah itu jika dilihat dari sisi kelamnya akan sangat berbahaya terhadap pembangunan peradaban saat ini.

Menurut Kiai Masduki, forum semacam R20 akan menghilangkan ingatan gelap itu dan potensial membentuk kesepahaman dalam beragama masing-masing. “Karena dasarnya kita eksklusivisme dalam beragama, tidak mau tahu. Sejarah bila digali dari angel ini tentu akan sangat berbahaya,” lanjut Kiai Masduki.

Advertisement

Selanjutnya, pertemuan R20 adalah pembentukan konsep agama dalam bernegara (fiqh siyasah). Sementara secara umum, kata Kiai Masduki, konsep fiqih bernegara kita saat ini masih berorientasi pada fiqih siyasah abad pertengahan, seperti penaklukan, invansi, peperangan.

“Maka fiqih siyasah kita dirumuskan dalam konteks itu, muncul juga pendefinisian tentang kafir. Ada kafir zimmi atau harbi,” paparnya.

Penting kemudian fiqih oriented semacam ini harus diubah secara total dalam konteks negara bangsa-bangsa modern hari ini. Jadi jika R20, menurut Kiai Masduki, hendak ingin membangun fiqih peradaban harus terlebih dulu merubahnya dari sisi fiqih siyasah.

“Ternyata rekomendasi yang dihasilkan R20 kemarin masih terlalu umum, dan perlu kerja kolaboratif dengan beberpa ormas, seperti Muhammadiyah atau MUI,” kata Kiai Masduki memberikan catatan.

(A Fahrur Rozi/Fakhruddin)

Advertisement

[MUI]rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik8 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik8 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik8 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik8 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik8 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik8 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik8 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...