Kisruh Pulau Malamber, Mendagri: Penguasaan Pulau Mesti Izin Pemda

Kabarpolitik.com — Penjualan Pulau Malamber di Mamuju jadi sorotan pusat. Kasusnya terus dipantau.rn

Mendagri, Tito Karnavian, mengatakan, pihaknya terus memonitor perkembangan laporan terkait penjualan Pulau Malamber. Hasil investigasi dan penjelasan sementara sudah diterima dari Pemprov Sulbar dan tim Kemendagri yang melakukan penelusuran.rn

“Dari penjelasan yang disampaikan, pulau tersebut statusnya masih belum ada yang memiliki sertifikat. Jadi pulau ini seluas 6,4 hektare di wilayah Kabupaten Mamuju yang dihuni 5 kepala keluarga,” ungkapnya, saat rapat dengan Komisi II DPR RI.rn

Kata Tito, terkait lahan atau tanah dikenal ada istilah eigendom (hak memiliki) dan bezit (hak menguasai). Pulau Malamber ini belum ada yang memiliki dokumen kepemilikan sehingga dianggap milik negara tepatnya Pemprov Sulbar atau Pemda Mamuju.rn

“Sehingga di Malamber, ada 5 KK yang saat ini hanya punya hak menguasai atau bezitter. Bila ada pihak yang ingin menguasai tanah pulau tersebut, dalam aturan, tidak ada masalah. Bila ada transaksi penguasaan selama pembelinya orang Indonesia bukan WNA,” jelasnya.rn

Tito menegaskan, karena ini status tanahnya, dokumen sertifikat kepemilikan lahan tidak ada, maka dianggap pulau ini, eigenaar-nya adalah pemerintah daerah setempat. Sementara laporannya belum ada transaksi antara peminat (investor) dengan pemerintah setempat.rn

“Peminat ini memiliki riwayat keluarga dengan penduduk di sana. Bila berminat, harus komunikasi dengan eigenaar. Namun, kami belum mengetahui apakah ada komunikasi dengan eigenaar (pemilik) dalam hal ini pemda setempat,” jelasnya.rn(Fajar)rn