Connect with us

Politik

Komisi IV DPR RI Setujui Tambahan Anggaran Proyek MFISS KKP Rp2 Triliun Pinjaman dari Spanyol

Published

9 bulan ago

on

rnKomisi IV DPR RI menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp2 triliun untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tahun anggaran 2025. Dana tersebut berasal dari pinjaman luar negeri Pemerintah Spanyol, yang mana akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan proyek Maritime and Fisheries Integrated Surveillance System (MFISS).rnPersetujuan itu disampaikan oleh Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi  saat memimpin agenda Rapat Kerja Komisi IV dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (5/11/2025).rn“Komisi IV DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2025 sebesar Rp2 triliun yang bersumber dari pinjaman luar negeri Pemerintah Spanyol. Dana ini digunakan untuk mendukung proyek MFISS guna memperkuat pemberantasan illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing di seluruh perairan Indonesia serta mencegah kebocoran penerimaan negara bukan pajak (PNBP),” kata Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.rnSelain menyetujui penambahan anggaran, Komisi IV DPR, terangnya, meminta KKP memastikan pelaksanaan proyek MFISS berjalan sesuai ketentuan hukum dan rencana yang telah ditetapkan. “Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan saat melaksanakan proyek MFISS harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan timeline yang telah ditetapkan,” ujarnya.rnSementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengapresiasi dukungan DPR terhadap proyek strategis tersebut. Menurutnya, sistem MFISS merupakan langkah penting untuk memperkuat kedaulatan laut dan keberlanjutan sumber daya perikanan Indonesia.rn“Melalui MFISS, Indonesia akan memiliki kapasitas intelijen dan pengawasan maritim yang modern, terintegrasi, dan berbasis teknologi. Sistem ini akan mampu mendeteksi serta menindak IUU fishing secara lebih cepat dan efektif,” ujar Trenggono.rnIa menegaskan, pelaksanaan proyek MFISS akan dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan memastikan penggunaan anggaran yang tepat sasaran. “Kami berkomitmen penuh untuk memastikan setiap rupiah dari pinjaman luar negeri akan digunakan untuk memperkuat kedaulatan laut, menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir,” tegas Trenggono.rnDirinya menambahkan, pembangunan sistem pengawasan laut terpadu ini akan mengintegrasikan data satelit, radar, dan teknologi komunikasi real-time sehingga seluruh aktivitas kapal di perairan Indonesia dapat terpantau secara efektif. “Dengan adanya sistem ini, KKP akan lebih cepat merespons aktivitas penangkapan ikan ilegal serta menekan potensi kerugian negara akibat praktik IUU fishing,” pungkasnya.rnSebagai informasi, Komisi IV DPR RI memanggil Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono beserta jajarannya, untuk membahas usulan tambahan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2 triliun. Sejalan dengan itu, Trenggono mengungkapkan, pemerintah Spanyol telah memberikan pinjaman senilai Rp5,828 triliun kepada Indonesia untuk mendukung proyek MFISS.rnDari jumlah itu, Rp4,368 triliun akan digunakan untuk pembangunan 10 kapal pengawas, empat dibangun di Spanyol dan enam di dalam negeri, sementara Rp1,460 triliun dialokasikan untuk pengadaan sistem pengawasan terpadu. Adapun rincian penarikan pinjaman sesuai loan agreement mencakup, tahun 2025 ialah sebesar Rp2 triliun, tahun 2026 Rp1,75 triliun, tahun 2027 Rp1,95 triliun, dan tahun 2028 Rp104 miliar. rn
Related Topics:
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...
Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...
Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...
Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...
Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...
Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...
Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...
Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...
Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...
Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...