Connect with us

Jabodetabek

Komnas HAM Minta Sikap Resmi KPI soal Dugaan Pelecehan Pegawai

Published

on

JAKARTA – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta sikap resmi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terkait kasus pelecehan seksual MS. Hal itu dilakukan setelah Komnas HAM memeriksa perwakilan KPI selama dua jam.

Dalam pemeriksaan itu, KPI diwakili oleh Wakil Ketua Mulyo Hadi Purnomo didampingi Sekretaris KPI Umri di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Rabu (15/9).

"Ada data [yang diminta Komnas HAM terkait kasus pelecehan MS]. Kami meminta kepada teman KPI untuk kemudian mengirimkan rilis resmi atau sikap resmi dari KPI terkait kasus ini," kata Komisioner Komnas HAM Beka Ulung.

Selain itu, Beka juga mengatakan pihaknya meminta keterangan tambahan terkait komunikasi yang sudah dilakukan oleh KPI dalam proses penyelesaian kasus MS.

"Komunikasi dengan pihak pihak terkait, misal kepolisian kan sudah ada komunikasi dan surat menyurat. Kami juga menginginkan KPI menyediakan data-data tersebut," ucapnya.

Advertisement

Adapun dalam pemeriksaan, Beka berkata pihaknya menanyakan kronologi ihwal kasus pelecehan seksual yang menimpa MS versi KPI.

Selain itu, ia juga menanyakan terkait langkah-langkah yang sudah dan/atau akan dilakukan KPI.

Beka belum menyampaikan hasil pemeriksaan Komnas HAM dan KPI secara detail, termasuk kemungkinan perbedaan keterangan antara KPI dan korban.

Sebab, pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait lainnya, dalam hal ini kepolisian belum dilakukan.

"Tahapnya hari ini permintaan keterangan dari KPI kami suah dapat dari MS juga sudah dapat, nanti siang dari kepolisian kita akan lihat seperti apa polisi memberi keterangan. setelah itu baru kami menganalisa mana yang beda," jelasnya.

Advertisement

Sebelumnya, Komnas HAM melakukan pemanggilan terhadap KPI dan kepolisian pada pekan lalu, Kamis (9/9).

Pemanggilan itu dilakukan usai Komnas HAM mendapat keterangan dan sejumlah bukti dari MS.

MS mengalami pelecehan seksual dan perundungan oleh beberapa rekannya di KPI. Kejadian itu berlangsung sejak 2012 silam.

Baru-baru ini MS melaporkan kasusnya untuk yang ketiga kalinya ke kepolisian. Sebab, dua laporan sebelumnya tak dapat tindak lanjut.

Selain melapor ke kepolisian, MS juga melapor ke Komnas HAM dan LPSK.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik5 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik5 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik5 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik5 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik5 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik5 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik5 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...