Connect with us

Nasional

KPK Kantongi Sejumlah Nama Penyuap Bowo

Published

on

Kabarpolitik.com–KPK sudah mengantongi identitas sumber uang gratifikasi yang diduga akan digunakan anggota Komisi VI DPR, Bowo Sidik Pangarso untuk “serangan fajar”.

Selain dari PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK), KPK mengklaim telah mengantongi nama pihak-pihak yang memberikan gratifikasi kepada Bowo.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, di antara Rp8 miliar yang disita dalam kasus suap dan gratifikasi Bowo, sekitar Rp1,5 miliar berasal dari PT HTK. Perinciannya, Rp310,4 juta dan USD85.130 atau setara Rp1,212 miliar. Sisanya sekitar Rp6,5 miliar diduga berasal dari sejumlah pihak.

”Sudah kami identifikasi sumbernya. Yang bisa kami sampaikan itu diduga dari pihak-pihak yang ada keterkaitan jabatan dengan tersangka (Bowo) yang merupakan anggota DPR,” kata Febri tanpa mau menyebutkan satu persatu nama-nama pihak yang diduga memberikan gratifikasi untuk Bowo.

KPK akan mendalami pihak yang menjadi sumber uang Rp6,5 miliar tersebut. Dugaan awal, uang itu diberikan secara bertahap kepada Bowo dan dikumpulkan di kantor PT Inersia di Jakarta untuk kemudian dikemas ke dalam 400 ribu amplop. Amplop itu yang diduga disiapkan Bowo untuk operasi “serangan fajar” di pemilihan legislatif (pileg) 2019.

Advertisement

Bowo tercatat sebagai caleg petahana dari Partai Golkar yang bertarung untuk memperebutkan suara di daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah II. Dapil itu meliputi Kabupaten Semarang, Kendal, dan Kota Salatiga.

Pada pileg 2014 lalu, Bowo yang merupakan ketua pemenangan pemilu wilayah Jateng 1 pada pemilu 2019 tersebut meraup suara 66.909 suara.

Febri menambahkan, pihaknya segera mengagendakan pemeriksaan saksi terkait dugaan suap dan gratifikasi Bowo. Para saksi nantinya akan dimintai keterangan seputar sumber uang dan sejauh mana dana itu mengalir.

”Untuk sementara, kami menduga uang-uang di dalam amplop itu digunakan untuk kepentingan pribadi BSP (Bowo, Red),” imbuh dia.

Seperti diberikan, KPK menetapkan Bowo sebagai tersangka suap dan gratifikasi. Total uang yang diamankan KPK sebesar Rp8 miliar yang sudah dikemas dalam 400 ribu amplop.

Advertisement

Amplop-amplop berisi uang pecahan Rp20 ribu hingga Rp50 ribu, diduga disiapkan untuk operasi “serangan fajar” pileg 2019 di dapil Jateng II. (jpnn)

rn
source

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik7 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik7 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik7 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik7 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik7 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik7 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik7 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...