KPK Keberatan LAHP Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng: Baru Kali Ini Ada Keberatan dari Pihak Terlapor

Kabarpolitik.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap pada pendiriannya untuk tidak mengikuti tindakan korektik yang disarankan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dalam asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK). Sebab pada Senin (16/8) ini, merupakan hari terakhir bagi KPK untuk melaksanakan tindakan korektif dari Ombudsman RI terkait polemik TWK.

“KPK sudah selesai merespons LAHP (Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan) tersebut dengan menyatakan keberatan,” kata pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (16/8).

Ali menjelaskan, keberatan tersebut merupakan bagian dari mekanisme sah yang diatur dalam Undang-Undang. Terlebih surat keberatan, telah diterima oleh Ombudsman RI. “Saat ini surat keberatan sudah diterima ORI,” tegas Ali.

Dalam keberatan yang disampaikan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada Kamis (5/8) lalu, KPK menyesalkan laporan akhir hasil pemeriksaan (LAHP) Ombudsman RI yang menyatakan, TWK KPK malaadministrasi. Ombudsman dinilai tidak menghormati kewenangan KPK dalam pelaksanaan TWK.

“Berdasarkan Pasal 25 6 b diatur bahwa dalam hal terdapat keberatan dari terlapor atau pelapor terhadap laporan akhir hasil pemeriksaan (LHAP) maka keberatan disampaikan kepada ketua Ombudsman RI,” ujar Ghufron.

Pimpinan KPK berlatar belakang akademisi ini mengklaim, pelaksaan TWK sudah sesuai aturan yang berlaku. Dia pun lagi-lagi mengklaim, tidak ada maladministrasi dalam pelaksanaan TWK bagi pegawai KPK.rn(Fajar)rn