Connect with us

Politik

Kranggan Jadi Contoh Wisata Inklusif, Rahayu Dorong Ekonomi Kreatif dan Difabel Berdaya

Published

on

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati, menegaskan pentingnya penguatan pariwisata berbasis ekonomi kreatif dan pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut disampaikannya saat mengikuti Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke Kampung Wisata Kranggan, Tangerang Selatan, Jumat (23/01/2026).

Menurut Rahayu, pengembangan kampung wisata harus mampu memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat, tidak sekadar berfungsi sebagai destinasi wisata. Politisi Partai Gerindra itu menilai Kampung Wisata Kranggan memiliki keunikan karena tidak hanya menawarkan keindahan Sungai Cisadane dan upaya pelestarian lingkungan, tetapi juga mengembangkan ekonomi kreatif warga setempat.

Di Kampung Wisata Kranggan, penguatan industri rumahan masyarakat berjalan beriringan dengan keterlibatan kelompok disabilitas dalam berbagai kegiatan produktif.

“Ekowisata Kranggan ini tidak hanya fokus pada aspek wisata, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat. Mereka benar-benar memperhatikan kondisi sosial ekonomi warga sekitar, mulai dari penguatan home industry bagi ibu-ibu rumah tangga hingga pembinaan bagi masyarakat difabel,” ujar Rahayu usai pertemuan.

Ia menambahkan, kelompok difabel yang dibina bahkan mendapatkan pelatihan vokasi agar mampu berkontribusi secara aktif di tengah masyarakat.

Advertisement

“Masyarakat difabel bukan menjadi beban, melainkan bagian dari masyarakat yang mampu berkontribusi. Ini luar biasa,” tegasnya.

Rahayu Saraswati juga menyoroti pentingnya pendampingan yang berkelanjutan dari pemerintah daerah agar Kampung Wisata Kranggan dapat naik kelas. Saat ini, sebagian besar desa wisata di Provinsi Banten masih berada pada kategori berkembang dan belum mencapai klasifikasi maju.

Menurutnya, potensi besar tersebut harus didukung dengan pembinaan yang konsisten serta pendanaan yang tepat sasaran.

“Kampung wisata bukan hanya tentang satu destinasi, tetapi satu ekosistem kampung yang hidup dari aktivitas pariwisata, termasuk ekonomi kreatif dan budaya. Karena itu, dibutuhkan pendampingan, pembinaan, dan dukungan pendanaan agar dapat berkembang secara profesional,” jelasnya.

Melalui kunjungan ini, Komisi VII DPR RI berharap Kampung Wisata Kranggan dapat menjadi contoh pengembangan pariwisata berbasis ekonomi kreatif yang inklusif, sekaligus mendorong sinergi pemerintah pusat dan daerah agar desa dan kampung wisata di Banten mampu tumbuh mandiri dan berdaya saing.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...