Politik
Presiden Prabowo: Pamong Praja Harus Hadir Melayani, Melindungi, dan Mengayomi Rakyat
Published
2 bulan agoon
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa seorang Pamong Praja harus menjadi aparatur negara yang senantiasa hadir untuk melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat. Penegasan itu disampaikan saat memimpin Upacara Pelantikan Pamong Praja Muda (PPM) Angkatan XXXIII Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Tahun 2026 di Lapangan Parade IPDN Kampus Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Rabu (29/7/2026).
“Saudara adalah pelayan rakyat. Saudara harus melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat, mengayomi rakyat Indonesia dengan sebaik-baiknya,” tegas Presiden.
Dalam amanatnya, Presiden juga mengapresiasi pengalaman pengabdian para Pamong Praja Muda yang telah diterjunkan membantu penanganan bencana di Aceh selama satu bulan sebelum resmi dilantik. Menurutnya, pengalaman tersebut menjadi bekal penting sekaligus bukti bahwa seorang aparatur negara dituntut hadir di tengah masyarakat sejak awal pengabdiannya.
“Saudara adalah angkatan Pamong Praja yang telah ikut turun langsung selama satu bulan membantu menangani bencana di Aceh. Sebelum saudara dilantik, saudara sudah dituntut untuk bekerja membantu rakyat di saat rakyat menghadapi kesulitan,” ujar Presiden.
Presiden menegaskan bahwa menjadi Pamong Praja bukan sekadar memperoleh pangkat atau jabatan, melainkan mengemban amanah untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui pelayanan yang berkualitas.
“Rakyat kita tidak membutuhkan birokrasi yang berbelit-belit. Rakyat membutuhkan, bahkan menuntut aparatur yang bekerja jujur, disiplin, bersih, tidak korupsi, berani mengambil keputusan, dan selalu hadir ketika rakyat membutuhkan,” ucapnya.
Lebih lanjut, Presiden mengingatkan bahwa setiap Pamong Praja merupakan representasi negara di tengah masyarakat. Karena itu, setiap sikap, tindakan, dan keputusan yang diambil akan menentukan tingkat kepercayaan rakyat terhadap negara.
“Rakyat yang akan merasakan apakah negara peduli dengan rakyatnya atau tidak. Dari keputusan-keputusan saudara, rakyat akan menilai apakah negara layak dipercaya atau tidak. Itulah beratnya tugas dan tanggung jawab seorang Pamong Praja. Karena itu, bekerjalah dengan sebaik-baiknya,” kata Presiden.
Menurut Presiden, kualitas pengabdian aparatur akan berbanding lurus dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap negara. Pelayanan yang baik akan memperkuat kepercayaan publik, sedangkan pelayanan yang buruk dapat merusak citra negara di mata rakyat.
“Kalau saudara bekerja dengan baik, rakyat akan semakin percaya dan semakin cinta kepada negaranya. Tapi kalau saudara mengecewakan rakyat, yang rusak bukan hanya nama saudara, melainkan kepercayaan rakyat kepada negara,” pungkas Presiden.
Menhan RI Terima Kunjungan Kehormatan Dubes Jepang, Bahas Penguatan Kemitraan Pertahanan
Sekjen Kemhan Terima Audiensi Direksi Bank BTN, Bahas Peluang Penguatan Kerja Sama
Tak Sekadar Konsolidasi, Rakercab Gerindra Banda Aceh Diwarnai Santunan Anak Yatim
Endang Thohari Salurkan Alsintan Rp2,15 Miliar untuk Petani Cianjur
Hekal Dorong Pembiayaan Produktif untuk Perkuat UMKM Sulut
Andi Amar Sulaiman Soroti Implementasi KUHP-KUHAP Baru, APH Diminta Tak Keliru Menerapkan Hukum
Hilirisasi Perikanan Diperkuat, Titiek Soeharto Dorong Produk Lokal Siap Ekspor
Habiburokhman Apresiasi Gerak Cepat Polda Metro Tangkap Terduga Pelaku Penendangan Perempuan
Dedi Mulyadi Tak Bisa Maju Capres 2029 dari Gerindra, Tiket Sudah Diberikan kepada Prabowo?
Turn Back Hoax: [SALAH] Gambar Detik.com Ganjar Menonton Video Bokep
Sosok Airlangga Masih Dibutuhkan Golkar
Dunia Butuh Generasi Muda Bahagia, Tangguh dan Sehat Jiwa
Opini Newsmax, Prabowo dan Peluang Kemakmuran untuk Indonesia
Sastra bisa Jadi Ruang Merawat Akal Sehat dan Kewarasan
Kalender November 2025: Tanggal Merah, Hari Besar, Weton Jawa dan Hijriah
Abdul Wachid: Komisi VIII DPR Setujui Tambahan Anggaran BPJPH dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...
Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...
Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer
Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...
Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...
Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...
Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...
Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...
Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...
Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...
Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...

