Laporan Kecurangan UN 2019 Meningkat

Kabarpolitik.com, JAKARTA — Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mencatat, tahun ini terjadi kenaikan pengaduan UN dari tahun sebelumnya dari 57 pengaduan pada 2018 menjadi 86 pada 2019.

Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendikbud, Muchlis Rantoni Luddin, menyatakan, sepanjang pelaksanaan UN SMP/sederajat tahun 2019, Pos Pengaduan Itjen menerima 86 laporan dari masyarakat.

Namun, setelah ditelusuri dan dilakukan pemeriksaan atau verifikasi di lapangan, hanya 55 kasus yang dapat ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku.

“Dari 55 kasus ini terbagi dua. Tiga siswa melanggar pada dua mata pelajaran sekaligus dan 52 siswa melanggar pada satu mata pelajaran,” kata Muchlis di Jakarta, Selasa (28/5/2019).

Muchlis menyebutkan, kecurangan terbanyak terjadi pada mata pelajaran matematika, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

“Menariknya, banyak siswa menganggap Bahasa Indonesia lebih sulit dari Bahasa Inggris,” ujarnya.

Muchlis menuturkan, laporan tersebut berasal dari masing-masing kota yang ada di Tanah Air diantaranya di Jawa Timur terdapat 39 sekolah, Jawa Barat 11 sekolah, Jakarta tiga sekolah, Bali dua sekolah, Sumatera Utara satu sekolah, Nusa Tenggara Barat dua sekolah, Sulawesi Selatan dua sekolah, Kalimantan Selatan satu sekolah, Sumatera Selatan satu sekolah, Kalimantan Timur satu sekolah, Sumatera Barat satu sekolah, dan Jawa Tengah satu sekolah.

“Sanksi sesuai aturan yang berlaku dan bobot kesalahannya. Selain kepada siswa, sanksi juga akan diberikan kepada pengawas, proktor, dan kepala sekolah penyelenggara ujian nasional yang ditemukan praktik kecurangan,” katanya.

“Untuk pertama kalinya, Kemendikbud memberikan nilai nol bagi peserta didik yang terbukti melakukan pelanggaran,” sambungnya.

Namun di sisi lain, capaian Ujian Nasional (UN) 2019 pada Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS) secara keseluruhan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.

“Tren rerata kenaikan nilai murni di SMP negeri sebanyak 1,67 poin, sedangkan SMP swasta sebanyak 2,11 poin. Kemudian MTs negeri sebanyak 1,58 poin, sedangkan MTs swasta sebanyak 1,34 poin,” ujar Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud, Totok Suprayitno.

Totok menyebutkan, pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) SMP/MTS mencapai 83 persen dari 3,58 juta peserta dan 43.833 sekolah. Pada tahun 2019, tujuh provinsi telah menyelenggarakan UNBK jenjang SMP 100 persen

“Sebanyak 22 provinsi menyelenggarakan UNBK jenjang MTs 100 persen, sedangkan ujian paket B terselenggara UNBK 100 persen di 33 provinsi. Kenaikan nilai tertinggi terjadi pada mata pelajaran Matematika,” terangnya.

Ia menambahkan, adapun koreksi atau penurunan nilai terjadi pada sekolah yang menyelenggarakan ujian nasional berbasis kertas dan pensil (UNKP) pada tahun 2018 dengan indeks integritas ujian nasional (IIUN) rendah yang kemudian beralih menjadi sekolah penyelenggara UNBK di tahun 2019.

“Sekolah-sekolah yang IIUN rendah tersebut terkoreksi nilainya hingga 12,20 poin. Namun, sekolah-sekolah UNKP dengan IIUN tinggi meningkat sebesar 0.31 poin,” pungkasnya. (der/fin)

rn