Legislator Bakal Pantau Puskesmas Tak Punya IPAL

Kabarpolitik.com, MAKASSAR — Dalam waktu dekat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar bakal memantau aktivitas 10 puskesmas di Makassar belum memenuhi standaridasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Inspeksi mendadak atau sidak dilakukan ketika data data puskesmas dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Makassar diserahkan ke anggota di Komisi D DPRD Kota Makassar.

Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar Samara Sarif akui belum menerima laporan data data puskemas dari Dinkes Kota Makassar. Padahal dalam rapat bersama di komisi D seluruh laporan diminta sudah diserahkan sejak Kamis, (27/9).

“Inilah yang sampai sekarang kami masih tunggu Dinkes Kota Makassar menyerahkan laporan dan data 10 puskesmas belum memiliki IPAL. Janjinya kemarin, tapi belum ada dan ini masih kita tunggu,” katanya, kemarin.

Penting bagi Sampara, semua puskesmas yang beroperasi memiliki IPAL. Sehingga limbah berbahaya hasil produksi puskesmas tidak bersebaran dan mengganggu tengah-tengah masyarakat.

“Kalau laporan dan datanya sudah kami terima, segera kami turun melakukan sidak. Mungkin saja puskesmas-puskesmas yang belum memiliki IPAL ada juga di pulau Makassar,” tambahnya.

Menyikapi hal itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Makassar, Naisyah Tun Asyin mengaku belum menyetorkan laporan data data puskesmas ke anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar.

Naisyah bahkan tidak dapat menyebutkan alasan-alasan dinasnya yang sampai sekarang ini belum menyetorkan laporan dan data tersebut.

“Kalau lokasi puskesmasnya saya tidak tahu di mana itu. Jelasnya sebagian sudah dalam tahap pembangunan,” katanya.

Ditanya lokasi-lokasi puskesmas belum memiliki IPAL di Makassar, Naisyah mengaku lupa dan tidak menghafal nya. Namun dua puskesmas yang ada di pulau wilayah Makassar saat ini masih dalam proses pembangunan.

Begitupun puskesmas yang ada di kota, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar itu juga tidak ingin membeberian lokasi puskesmas. Termasuk tuk melaporkan datanya ke Komisi D DPRD Kota Makassar yang menjadi mitranya. (arf/bkm/fajar)

rn
source