Mahfud MD Sebut Kekuasaan Pemerintah Merupakan Residu dari HAM dan Demokrasi

Kabarpolitik.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut kekuasaan pemerintah merupakan residu dari hak asasi manusia dan demokrasi.

Artinya, kemerdekaan pers di pascareformasi menurutnya memiliki landasan yang sangat kuat.

Dia kemudian memaparkan maksud kekuasaan pemerintah merupakan residu dari hak asasi dan demokrasi.

“Hak asasi diberikan semua, lalu pemerintah diberi sisanya, sedikit, untuk mengatur. Nah, era ini menjadi tantangan baru bagi kemerdekaan pers Tanah Air,” ujar Mahfud saat berdiskusi dengan Dewan Pers secara daring, Jumat (20/8).

Menurut Mahfud, kekuasaan hanya residu dari hak asasi setelah terjadinya reformasi yang kemudian diikuti amendemen UUD 1945. Berbeda dengan era sebelum reformasi, yang terjadi sebaliknya, hak asasi merupakan residu dari pemerintah.

“Kalau dulu, wartawannya ditangkap, dulu ada istilah bredel, ada blackout, kemudian dilarang membeli kertas kepada pemerintah. Itu dulu. Di zaman reformasi berubah, mengambil semua konvensi PBB tentang hak asasi,” ucapnya.

Dalam konteks saat ini, terhadap peran pers sebagai lembaga yang melakukan kontrol sosial, pemerintah sangat berharap pers tetap melakukan tugas itu dengan baik.

“Karena itu, pers adalah mitra strategis pemerintah. Masukan, saran, dan kritik yang disampaikan publik di media massa, adalah salah satu dasar pemerintah dalam pembuatan kebijakan,” katanya.rn(Fajar)rn