Menag Minta PPIU Patuhi Prokes Penyelenggaraan Umrah

JAKARTA – Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengingatkan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah untuk benar-benar mematuhi protokol kesehatan (prokes) jika penyelenggaraan umrah bagi jemaah Indonesia sudah dibuka.

Pesan ini disampaikan Menag saat memberi sambutan pada Pembukaan Mukernas Amphuri (Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia) tahun 2021 secara daring di Jakarta, Rabu (20/10/2021).

Menag menilai ada kaitan antara keberhasilan penyelenggaraan umrah dengan penyelenggaraan haji mendatang.

"Saya sangat berharap PPIU benar-benar memastikan jemaah umrahnya mematuhi aturan dan Protokol Kesehatan yang berlaku," pesan Menag.

"Jangan sampai ada kejadian, hasil tes PCR negatif saat di tanah air, namun positif saat tiba di Arab Saudi. Entah karena proses tesnya atau karena tidak patuhnya pada prokes setelah tes di tanah air," lanjutnya.

Mukernas yang mengambil tema Adaptasi dan Sinergi ini diselenggarakan secara hybrid, daring dan luring. Muktamar berlangsung selama dua hari, 20-21 Oktober 2021, dan dipusatkan di Bogor, Jawa Barat.

Di hadapan peserta Mukernas, Menag mengajak seluruh PPIU dan PIHK untuk mendukung program vaksinasi dan penerapan protokol kesehatan di setiap lini.

Menag mengaku, saat ini Kemenag tengah menyusun prosedur baru untuk memitigasi hal-hal terkait pelaksanaan umrah pada masa pandemi.

"PPIU, kami minta untuk bekerjasama, kooperatif dalam mendukung prosedur baru tersebut. Kita tunjukkan kalau PPIU dan jemaah kita adalah jemaah yang patuh pada regulasi dan protokol kesehatan," ungkap Menag.

"Bersamaan dengan itu, pemerintah tetap melakukan diplomasi. Pada akhir Oktober ini, kami akan bertemu langsung dengan Pemerintah Arab Saudi untuk membawa misi ini," lanjutnya.

Di akhir sambutan, Menag berharap agar Mukernas Amphuri kali ini dapat memberikan sumbangsih solusi bagi penyelenggaraan haji dan umrah di masa datang.

"Saya berharap Mukernas AMPHURI kali ini memberikan sumbangsih dalam kepatuhan pada protokol dan regulasi, inovasi, peningkatan layanan, serta solusi atas tantangan  penyelenggaraan haji dan umrah masa kini dan mendatang," tandas Menag. 

(detak)