Minta Insentif Nakes Dibayar Tepat Waktu, Legislator Demokrat: Ingat Pengorbanan Mereka

Kabarpolitik.com, JAKARTA– Anggota DPR dari Fraksi Demokrat, Muhammad Dhevy Bijak meminta pemerintah segera membayarkan tunggakan insentif tenaga kesehatan (nakes).

Terlebih, berdasarkan data Kemendagri masih ada 19 provinsi yang realisasi insentif nakes masih rendah, bahkan ada yang menunggak beberapa bulan.

“Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Tanpa bermaksud mengesampingkan prosedur & aturan main,seharusnya insentif untuk tenaga kesehatan bisa diprioritaskan,” kata Dhevy dikutip Kabarpolitik.com di akun Twitternya, Senin (19/7/2021).

Anggota Komisi VI DPR dari dapil Sulsel III itu bahkan meminta pemerintah menaikkan insentif nakes.

“Bayarkan tepat waktu. Bahkan jumlahnya mesti ditingkatkan. Dan tentu ini tidak sebanding dengan pengorbanan & Resiko,” tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melayangkan teguran tertulis terhadap 19 provinsi di Tanah Air.

Teguran itu karena realisasi anggaran untuk penanganan COVID-19 hingga insentif tenaga kesehatan (nakes) masih rendah, meskipun dananya ada.

Tito menyebut teguran tertulis itu disampaikan per Sabtu, kemarin, ke 19 provinsi. Adapun ke-19 provinsi yang ditegur Tito tersebar mulai dari Pulau Sumatera hingga Papua.

“Ini termasuk, mohon maaf, langkah yang cukup keras karena (teguran tertulis, red) jarang kami keluarkan,” ujarnya.

Berikut ini 19 provinsi yang diberi teguran tertulis tersebut: Provinsi Aceh, Provinsi Sumbar, Provinsi Kepri, Provinsi Sumsel, Provinsi Bengkulu, Provinsi Kepulauan Babel, Provinsi Jabar.rn(Fajar)rn