Politik
Mohamad Haekal Dorong Regulasi Fintech dan Kripto yang Proporsional
Published
7 bulan agoon
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Mohamad Haekal, mengapresiasi berbagai masukan dari pelaku industri financial technology (fintech) terkait arah pengaturan fintech dan aset keuangan digital, termasuk kripto, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja RUU Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK).
Haekal menilai aspirasi asosiasi mencerminkan dinamika nyata industri, khususnya terkait kebutuhan regulasi yang proporsional dan tidak berlebihan (over regulated).
“Pesan dari teman-teman industri ada berbagai aspek, termasuk agar tidak terlalu over regulated di beberapa sektor,” ujarnya dalam RDPU bersama AFPI, AFSI, ABI, dan PT Rekeningku Dotcom Indonesia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (11/02/2026).
Legislator Gerindra itu menegaskan, komunikasi antara DPR, regulator, dan pelaku industri tidak boleh berhenti pada tahap pembahasan undang-undang, tetapi harus berlanjut dalam implementasi melalui Peraturan OJK (POJK). Jika terdapat ketentuan yang dirasa kurang tepat, pelaku industri dapat menyampaikannya melalui Komisi XI.
“Kita harus menampung seluruh masukan agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar aplikatif,” tegasnya.
Terkait maraknya fintech ilegal dan pinjaman online (pinjol) ilegal, Haekal menekankan praktik tersebut harus diberantas. Namun, ia juga mengingatkan pentingnya pelaku legal menjaga integritas dan kepercayaan publik.
Anak buah Prabowo ini juga memastikan regulasi tidak menghambat implementasi prinsip syariah maupun non-syariah dalam industri fintech dan kripto.
Mengenai pajak transaksi pada exchanger fintech, Haekal menilai kebijakan pajak final 0,2–0,21 persen justru memberikan kepastian hukum bagi pelaku dan investor. Menurutnya, literasi pajak perlu diperkuat agar investor memahami bahwa kepatuhan pajak melindungi kepemilikan aset digital mereka.
“Pajak memberi kejelasan hukum atas harta dan kekayaan yang diperoleh dari perdagangan kripto maupun aset digital lainnya,” pungkasnya.
Menhan Sjafrie Hadiri Rapat Paripurna DPR RI, Penjualan Eks KRI Ki Hajar Dewantara Disetujui
Hari Keempat Pembinaan KKRI, Kadet Perkuat Nilai Sejarah, Ideologi, dan Kecakapan Digital
Kemhan dan TNI Perkuat Respons Bencana, dari Erupsi, Gempa NTT Hingga Karhutla
Sumur Mulai Mengering, Rocky Candra Bergerak Kirim Bantuan Air Bersih untuk Warga Tangkit
23 Rumah Terbakar, Gerindra Makassar Bergerak Bantu Warga Asrama Kodam Mattoanging
Peduli Korban Kebakaran, DPC Gerindra Badung Turun Langsung Salurkan Bantuan
Baleg Kebut RUU Reforma Agraria, Bob Hasan Targetkan Rampung Sebelum Hari Tani
Sri Meliyana Ingatkan Peserta JKN Aktif Cek Status Kepesertaan
Dedi Mulyadi Tak Bisa Maju Capres 2029 dari Gerindra, Tiket Sudah Diberikan kepada Prabowo?
Turn Back Hoax: [SALAH] Gambar Detik.com Ganjar Menonton Video Bokep
Kalender November 2025: Tanggal Merah, Hari Besar, Weton Jawa dan Hijriah
Prabowo Subianto Pernah Tolak Kapal Perang Iran di MNEK 2025 karena Tekanan Amerika Serikat?
Prabowo Subianto Disebut Pernah Tolak Dua Kapal Perang Iran di The Multilateral Naval Exercise Komodo 2025
Sugiat Santoso Dorong Anggaran Kementerian Hukum Lebih Berpihak kepada Rakyat
Abdul Wachid: Komisi VIII DPR Setujui Tambahan Anggaran BPJPH dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
La Tinro Usul Wilayah Adat yang Telah Ditetapkan Ditutup untuk Penerbitan HGU Baru

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...
Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...
Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer
Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...
Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...
Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...
Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...
Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...
Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...
Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...
Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...

