Connect with us

Politik

Muktamar VIII, Hetifah Sjaifudian Pimpin Ormas DPP Pengajian Al-Hidayah

Published

on

Kabarpolitik.com – Pimpinan Pusat DPP Pengajian Al–Hidayah baru saja mengadakan Muktamar ke VIII yang dilaksanakan pada tanggal 10–12 Desember 2021 di Jakarta. Muktamar ke delapan ini mengusung tema “Konsolidasi Pengajian Al-Hidayah Memperkuat Sinergi Menuju Kesehatan Pulih, Ekonomi bangkit, Menang 2024”.

Hasil dari kegiatan ini Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, M.P.P. terpilih sebagai Ketua Umum DPP Pengajian Al-Hidayah periode 2020–2025 menggantikan ibu Dra. Hj. Harbiah Salahuddin, M.Si. yang sebelumnya telah menjabat selama dua periode.

Dra. Hj. Harbiah Salahuddin, M.Si. selaku Ketua Umum DPP Pengajian Al-Hidayah selama dua periode dari tahun 2010 hingga 2020 demisioner dalam sambutannya menyampaikan beberapa informasi diantaranya pelantikan delapan DDP Pengajian Al-Hidayah Provinsi yang dilaksanakan di satu hari sebelumnya. Sejak didirikan 42 tahun yang lalu, Pengajian Al-Hidayah telah berkembang menjadi organisasi masyarakat yang memiliki pengikut dari berbagai background diantaranya dari profesi guru, PNS, dosen, hingga dokter.

“Selama dua periode kepemimpinan kami, kami sudah melakukan kegiatan–kegiatan di grass root, dengan sumber daya kami, ibu–ibu yang rutin melakukan kegiatan majelis taklim” ujar Harbiah dalam sambutannya di Hotel Mercure Jakarta, Sabtu (11/12).

Hetifah Sjaifudian Wakil Komisi X DPR RI sekaligus Ketua Umum terpilih menyampaikan pentingnya sinergitas bersama dari ibu–ibu pengajian Al-Hidayah dengan dukungan baik dari legislatif dan eksekutif. Sinergitas ini juga bentuk dukungan pendidikan karakter yang harus dimulai dari rumah. Tema Konsolidasi Muktamar VIII Pengajian Al-Hidayah Menuju Kesehatan Pulih dan Ekonomi Bangkit juga sesuai dengan kondisi pandemi saat ini, dimana di mata dunia Indonesia telah dianggap berhasil mengontrol jumlah kasus harian pandemi Covid-19. Kini saatnya untuk mendorong dan menata ekonomi Indonesia agar dapat bangkit kembali.

Advertisement

Adapun visi misi Hetifah berfokus pada 4 hal : memperkuat program dakwah Al-Hidayah dengan memperluas keanggotaan, melaksanakan program pemberdayaan pendidikan sebagai kekuatan dan brand pengajian Al-Hidayah, program pemberdayaan ekonomi terutama ekonomi syariah dan UMKM, dan yang terakhir program kesehatan dengan meneruskan program – program dengan Kementrian Kesehatan yang sudah terjalin dengan baik.

Program dakwah Al-Hidayah nantinya akan mengembangkan teknologi digital, dengan melakukan kajian yang dilakukan minimal satu bulan sekali menggunakan aplikasi zoom. Ke depannya juga akan di kembangkan aplikasi Al-Quran digital untuk para ibu–ibu pengajian. Ini guna mendorong keterjangkauan para anggota pengajian Al-Hidayah yang tersebar di seluruh Indonesia. Sehingga silaturahmi ibu–ibu akan tetap terjalin.

“Saya percaya meskipun bunda-bunda ini tersebar dari seluruh Indonesia, namun kita bisa bersatu bersama di bawah naungan Pengajian Al-Hidayah. Ini adalah modal utama kita karena tujuan bangsa ini berdiri bukan hanya untuk intelektualitas saja, tetapi juga keimanan kita.” ucap Hetifah.

Dalam aspek pendidikan, peran ibu–ibu ini juga tercantum dalam visi misi Hetifah yang mengedepankan pendidikan karakter dimulai dari rumah. Sinergi dan kolaborasi dengan kementrian terkait menjadi kunci dimana peran ibu sebagai guru yang pertama bagi anak tidak akan pernah tergantikan.

Dengan adanya koperasi Al-Hidayah yang sudah berbadan hukum, Hetifah juga ingin mendorong pengembangan UMKM dari kalangan ibu–ibu. Apalagi sentra–sentra UMKM saat ini di dominasi oleh perempuan sekitar 55%. Dengan adanya organisasi yang menaungi ini, tentu diharapkan UMKM akan lebih tangguh menghadapi gejolak pasar seperti pandemi Covid-19 ini.

Advertisement

“Bunda, kami menyadari bahwa yang paling terdampak dari pandemi Covid-19 ini adalah UMKM dan rumah tangga. Untuk itu, Al-Hidayah nantinya tidak hanya menjadi forum pengajian saja, tetapi juga bisa menjadi motor penggerak perekonomian terutama UMKM dimana sebagian besar didominasi oleh perempuan,” tuturnya.

Setelah acara pelantikan Ketua DPP Pengajian Al-Hidayah, Hetifah akan melakukan konsollidasi untuk membentuk kepengurusan DPP Pengajian Al-Hidayah yang mencakup dari berbagai unsur sehingga dapat memberikan kebijakan–kebijakan yang sesuai dengan kondisi di lapangan dan karakteristik pengajian Al-Hidayah.

.

rn(GI/KP/fid)rn

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...