NU dan Muhammadyah Sepakat Tak Persoalkan Aspek Primordialisme Penunjukan Kapolri

Kabarpolitik.com — Presiden Jokowi telah resmi mengajukan nama Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai calon Kapolri ke DPR, Rabu (13/1). Komjen Listyo Sigit Prabowo selanjutnya akan menjalani uji kepatutan dan kelayakan di DPR.

Jabatan Kapolri merupakan pimpinan tertinggi di Institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri), sebagai figur yang diberi amanah melaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan tugas pokok, fungsi, serta visi-misi kepolisian.

Tupoksinya sebagai aparatur keamanan yang mengemban tugas melindungi, melayani, dan menjamin rasa aman bagi masyarakat, sekaligus garda terdepan dalam penegakan hukum di Indonesia.

Menyikapi pergantian Kapolri, selepas Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis memasuki usia pensiun, akhir Januari 2021, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, mensaratkan, Kapolri terpilih merupakan figur yang memiliki kapabilitas, integritas, dan track record atau rekam jejak, yang sejalan dengan tugas pokok dan fungsi kepolisian.

“Memilih Kapolri adalah kewenangan dan hak prerogatif Presiden. Presiden Jokowi tentunya memilih jenderal terbaik untuk membawa Polri dalam posisinya sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum, serta menjamin keamanan bagi masyarakat Indonesia,” kata Sekretaris Umum (Sekum) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, belum lama ini.

Abdul Mu’ti pun menyoroti soal pemilihan calon Kapolri yang harus terlepas dari unsur primordialisme karena Indonesia merupakan negara kesatuan. Masyarakat Indonesia, sebut Abdul Mu’ti, tidak perlu membeda-bedakan atas alasan asal daerah, suku, serta agama dari calon Kapolri terpilih. Menurutnya, persoalan ke-Indonesia-an jelas tidak bisa membuat dikotomi berdasarkan asal daerah, suku mana, termasuk beragama apa.rn(Fajar)rn